MATATELINGA, Rantauprapat : Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Labuhanbatu, mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermoduskan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara illegal atau non-prosedural.Pengungkapan ini dilakukan Kamis (6/12/2024), sekitar pukul 22.00 WIB di Jalinsum Aek Kanopan, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.Pengungkapan ini, bermula laporan masyarakat, mencurigai adanya kendaraan Toyota Calya warna hitam, nomor polisi BK 1964 VQA, membawa penumpang dari Tanjungbalai menuju Dumai (Riau).[br]Berdasarkan informasi tersebut, tim Polres Labuhanbatu langsung bergerak, dan menghentikan kendaraan tersebut di wilayah Aek Kanopan.Di dalam mobil, polisi menemukan enam orang penumpang, terdiri dari tiga laki-laki, tiga perempuan, dan seorang sopir berinisial SR.Dari hasil interogasi awal, lima dari enam penumpang, mengaku akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai untuk bekerja.Dua perempuan di antaranya, mengaku difasilitasi seorang agen, berinisial MM, 59, seorang pria warga Air Joman, Asahan, Sumatera Utara.[br]MM, yang ketika itu berada dalam mobil, tidak dapat menunjukkan dokumen resmi atau izin, terkait keberangkatan pekerja migran tersebut.Barang-barang yang diamankan dari kendaraan, satu KTP, tiga paspor, uang tunai Rp1.508.000, dua unit telepon genggam, satu buku tabungan beserta kartu ATM, uang ringgit Malaysia sebesar RM 23, dan dua lembar tiket perjalanan dari Tanjungbalai ke Dumai.Kapolres Labuhanbatu AKBP Bernhard L Malau SIK MH, melalui Kasi Humas, AKP Syafrudin menjelaskan, pengungkapan ini merupakan langkah tegas kepolisian, memberantas tindak pidana perdagangan orang, yang merugikan banyak pihak. terutama calon pekerja migran.“Kami akan terus berupaya memutus mata rantai perdagangan orang, yang dilakukan secara ilegal. Kasus ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.Tersangka dijerat pasal 4 Jo pasal 10, dan pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPI). Serta pasal 81 dan/atau pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.Tersangka, diancam hukuman pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun. (yasmir)