MATATELINGA, Asahan: Pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan penandatangan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan di Daerah yang dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian dan Lembaga terkait, serta seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia secara daring, Selasa (04/02/2025) di aula Mawar Kantor Bupati Asahan.Assisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Asahan Oktoni Eryanto bersama Dandim 0208 Asahan,Kajari Asahan,dan perwakilan Polres Asahan dalam keterangannya mengatakan hari ini dilaksanakan zoom metting secara daring yang dilaksanakan oleh Mendagri Tito Karnavian , Kajagung RI, Kapolri, Ketua KPK dan Kabappisus dalam amanatnya menyampaikan kegiatan zoom meeting ini merupakan kegiatan untuk Penandatangan Nota Kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan di Daerah.BACA JUGA:
Pembimas Buddha Hadiri Ramah Tamah Perayaan Imlek Sumatera UtaraGuna memastikan kepastian hukum pelaku usaha dan pemerintah dengan kolaborasi untuk perijinan, lebih berkeadilan dan lebih transparan sehingga dapat meningkatkan investasi masuk ke dalam negeri, dan dalam Nota kesepahaman ini sebagai bentuk segala perijinan khususnya dengan bekerjasama dengan bidang intelijen guna untuk pengawasan dan penindakan apabila ada temuan dalam proses perijinan di Daerah.[br]Sementara Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan mendukung penuh Program asta cita Presiden Republik Indonesia guna mendorong ekonomi dan pembangunan negara Indonesia dengan menghindari krisis ekonomi dan krisis energi di negara Republik Indonesia dengan Mengontrol Indeks Inflasi.Kemudian dikesempatan tersebut Ketua KPK RI Setyo Budiyanto mengatakan masih ditemukan dalam Pelayanan perijinan yang belum baku sehingga masih terjadinya nepotisme dan korupsi sehingga diperlukan pengawasan yang melekat.Ditempat yang sama Kabappisus Haris menyampaikan Badan pengawasan pengendalian investigasi khusus yang menggunakan Anggaran APBN dan mengatasi permasalahan yang akan timbul dalam penggunaan anggaran APBN. Untuk itu pelaksanaan investigasi bekerja sama dengan aparat penegak hukum TNI-Polri kejaksaan untuk memperbaik, akurasi, percepatan, mempermudah dalam perijinan dengan perkembangan digital untuk terkontrol proses perijinan.Diakhir, Wakil Mentri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, untuk proses perijinan di Daerah diharapkan dapat mempermudah guna menarik sebanyak-banyak investor untuk pembangunan nasional.Sehingga dapat menekan indeks Inflasi atau mempertahankan indeks inflasi di daerah, serta terdapat beberapa hal yang dapat menekan angka indeks Inflasi dengan memperdayakan hasil produksi panen para petani untuk menghindari ekspor memenuhi kebutuhan bahan pokok makanan atau sembako, pungkasnya