MATATELINGA, Medan : Indonesia, dengan kekayaan dan potensi besar yang dimilikinya, seharusnya dapat memperbaiki kualitas pemerintahan dan perekonomian. Namun, peningkatan pendapatan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat justru membuka celah bagi berbagai tindakan yang merugikan negara. Salah satunya adalah dugaan korupsi yang kini mengemuka di Dinas Kesehatan Kota Medan.BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Lifestyle/kapolres-simalungun-pimpin-rapat-koordinasi-pembentukan-sppg-untuk-program-makan-bergizi-gratisSejumlah proyek di Dinas Kesehatan Kota Medan, seperti pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Sakit Umum Baktiar Jafar dengan nilai Rp 2.200.000.000, dan pengadaan obat dengan nilai Rp 1.500.000.000, diindikasi kuat terlibat dalam tindakan korupsi. Selain itu, proyek pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di 4 titik Puskesmas Kota Medan, dengan pagu Rp 1.550.000.000 pada TA.APBD 2023, juga diduga tidak memenuhi spesifikasi dan standar yang telah ditentukan.Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dan pejabat terkait lainnya diduga terlibat dalam berbagai praktek yang tidak transparan, dengan adanya laporan tentang pembagian proyek kepada pihak-pihak tertentu yang diduga meminta fee dari rekanan proyek. Dalam upaya menegakkan hukum dan mendukung transparansi, Kesatuan Mahasiswa Peduli Transparansi Provinsi Sumatera Utara menuntut agar Kejaksaan Negeri Kota Medan segera melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi tersebut.[br]Berbagai poin tuntutan yang diajukan meliputi pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan terkait dugaan korupsi pada proyek Jasa Tenaga Kebersihan dan pengadaan obat, serta penyelidikan mendalam terhadap proyek pembangunan IPAL di Puskesmas. Selain itu, mereka juga meminta agar proyek belanja Nataru dan pengadaan bahan medis habis pakai yang diduga tidak sesuai spek juga diperiksa.Mahasiswa yang menjadi kordinator aksi tersebut,Ilham Arifin juga menuntut Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan dan memastikan bahwa langkah-langkah tegas diambil. Jika tidak ada tindak lanjut, mereka mengancam akan turun ke jalan untuk mendesak penegakan hukum yang lebih serius.Pada Selasa, 18 Februari 2025, Kesatuan Mahasiswa Peduli Transparansi Provinsi Sumatera Utara mengunjungi kantor Dinas Kesehatan Kota Medan dan diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan untuk menyampaikan tuntutannya. Mereka berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan dengan adil dan transparan.Erni