MATATELINGA, Deliserdang :Pemerintah kabupaten (pemkab) deliserdangakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap tenaga honorer yang direkrut pada tahun 2024 hingga 2025/ keputusan tersebut mengikuti arahan kementerian panrb dan amanat uu asn no. 20 tahun 2023//keputusan yang diambil bupati deliserdang/ asri ludin tambunan tersebut diambil usai rapat lintas organisasi perangkat daerah (opd).
Pengangkatan honorer secara besar-besaran sebelumnya terjadi sejak november 2023 saat pemkab deliserdang dipimpin plt bupati/kurang lebih sekitar 2000 an orang direkrut dalam kurun 6 bulan.
di sekretariat dprd deliserdang sendiri saat ini ada dua ratus tiga pulih lima orang pegawai non asn // pihak sektretariat sendri menunggu perintah dari bupati deliserdang berupa surat pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap tenaga honorer yang direkrut pada tahun 2024 hingga 2025 .
[br]
Sebelumnya isu pemutusan hubungan kerja di lingkungan sekretariat dprd juga pernah terjadi/ di mana ada 50 petugas kebersihan dan keamanan kantor dprd deli serdang yang sudah bekerja bertahun bahkan puluhan tahun akan dirumahkan .
dalam pengangkatan pengawai tenaga honorer di sekretariat dprd tersebut beradar isu ada dugaan praktik uang/ dimana sejumlah calon pegawai honorer diduga dimintai dana antara rp 20 juta hingga rp30 juta agar dapat diangkat.
Terkait isu adanya pakti uang dalam hal pengangkatan pengawai tenaga honorer di sekretariat dprd tersebut di bantah langsung oleh pihak sekretariat dprd deliserdang melalui kepala bagian umum (kabag) hajar risa/ yang mengatakan isu tersebut tidak benar// setiap penerbitan sk non asn semuanya ada mekanismenya dan ada tim yang memang sudah di bentuk.
Sedangkan mekanisme untuk penerbitan sk non asn ini bahwasannya pihak sekretariat memberikan surat edaran untuk penerbinatan sk non asn / dimana dalam surat edaran tersebut bahwasanya bagi/ tenga non asn yang melayani pimpinan/ akd/ ketua komisi/ / ketua fraksi dan di bagian sekretariat /terlebih dahulu meminta surat rekomendasi dari para pimpinan// surat rekomendasi itu pun belum menjadi sarat mutlak/ sebab harus lagi memalui tahapan lainya.
.