MATATELINGA, Toba : Pemerintah Kabupaten Toba dibawah kepimpinan Bupati Toba, Effendi Sintong P Napitupulu dan Wabup Toba, Audi Murphy O Sitorus berkomitmen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Toba terlaksana dengan baik.Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Toba,Audi Murphy O Sitorus saat membacakan sambutan Bupati Toba pada Coaching Clinic Peningkatan SAKIP Kabupaten Toba yang digelar di Balai Data Kantor Bupati Toba,Balige, Senin (19/5/2025).Menurut Bupati, pihaknya juga akan memastikan bahwa setiap pihak memahami dan mengimplementasikan SAKIP dengan baik serta selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.[br]Berdasarkan evaluasi Kemenpan RB ,akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Toba pada Tahun 2024 mendapat nilai sebesar 60,04 dengan predikat B."Hanya naik 4,62 dari Tahun 2023.Kenaikan ini masih jauh dari target yang telah kita tetapkan sebesar 60,80 dengan predikat B," katanya di hadapan peserta para Kasubag Program Pengelola SAKIP setiap perangkat daerah di Kabupaten Toba."Tahun 2025 ini target BB harus bisa kita raih bahkan yang lebih tinggi dengan A atau AA,apabila kita sama -sama kita berkomitmen bahwa SAKIP diterapkan secara konsisten di setiap perangkat daerah,"lanjutnya.Diharapkan semua peserta memanfaatkan coach clinic ini dengan sebaik-baiknya dan bertanya kepada narasumber mengenai hal -hal yang belum dipahami dari sisi perencanaan penganggaran dan pelaporan.Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus menjadi indikator kinerja utama pada perangkat daerah."Oleh karena itu saya minta dengan tegas kepada inspektorat selalu aparat pengawas intern pemerintah (APIP) melakukan evaluasi internal agar benar -benar melalukan evaluasi secara rutin untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan SAKIP agar sehingga kita melakukan perbaikan," katanya menegaskan.Sebagai narasumber Dosen /Lektor /Ketua Prodi Keuangan Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN,DR Marja Sinurat ,Mpd,MM.Turut hadir Sekdakab Toba, Augus Sitorus, Asisten dan para pimpinan perangkat daerah.