MATATELINGA, Toba: Gerakan Masyarakat Buruh Bersatu (GMBB) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor UPTD Dinas Kehutanan KPH -IV Balige, Kantor DPRD dan ke Kantor bupati, Senin (26/5/2025).Kantor KPH -IV Balige menjadi lokasi aksi pertama. Para demonstran meneriakkan yel-yel "Buruh bersatu tak bisa dikalahkanRakyat bersatu tak bisa dikalahkan" di depan kantor KPH -IV Balige.
BACA JUGA:Wabup Toba Dukung Pembangunan Dapur MBG Horas TobaRatusan buruh dan warga yang merupakan karyawan, serikat buruh dan mitra TPL berunjuk rasa meminta Dinas Kehutanan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bersinggungan dengan lahan TPL. Sosialisasi dimaksud bertujuan agar masyarakat mengerti bahwa lokasi tempat mereka bekerja merupakan tanah milik negara dan bukan milik TPL seperti yang mereka tuduhkan."Untuk menghindari gesekan dengan kami pekerja, kami berharap agar dinas kehutanan bisa memberikan pencerahan atau sosialisasi batas-batas konsesi TPL yang berstatus Hutan Produksi (HP) kepada mereka," terang Jimmy Simanjuntak.Usai berorasi di KPH-IV Balige, aksi dilanjutkan ke kantor DPRD Kabupaten Toba dan menyuarakan masalah yang dihadapi. Bahara Sibuea mengatakan bahwa gerakan mereka ini bertujuan untuk menuntut pemerintah mengamankan pihak-pihak yang diduga telah membuat kegaduhan di Tano Batak.[br]Didepan Ketua DRPD TobaFranshendrik Tambunan, Bahara Sibuea menjelaskan ketaatan perusahaan TPL terhadap aturan di NKRI."Kami tidak peduli jika perusahaan tutup atau buka, tapi harus sesuai aturan. Banyak desa-desa yang mereka masuki masih kawasan hutan. Tetapi mereka provokatori kawasan TPL yang jauh dari desa itu sementara ada TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) pelepasan kawasan hutan yang bisa dilakukan. Ada tata cara melepaskan kawasan hutan yang sudah semua diakomodir Jokowi (mantan presiden) sesuai aturan, tapi mereka tidak lakukan itu," terang Bahara."Kami menduga bahwa LSM Aman dan KSPPM telah memprovokasi masyarakat dengan mengatasnamakan pendampingan, tetapi menciptakan konflik dengan menuding perusahaan TPL merampas tanah adat masyarakat, padahal tanah yang dikelola perusahaan tersebut adalah tanah pemerintah," ungkap Bahara.Bahara juga menuding jika kedua LSM itu tidak akan mau berdialog dan mereka adalah provokator."Ciri-ciri provokator, mereka tidak mau duduk bersama berdialog mencari jalan keluar masalah," jelas Bahara Sibuea."Seperti desa Natumingka yang dulunya sangat aman dan hidup berdampingan dengan perusahaan TPL. Tapi semenjak mereka hadir saat penanaman ke 4 kali, terjadi konflik dan banyak korban para pekerja, warga dan personil Polres Toba," terangnya.Gerakan Masyarakat Buruh Bersatu merupakan gerakan spontanitas dan bukan massa bayaran atau suruhan Toba Pulp Lestari seperti yang banyak dituduhkan. Menurut Bahara Sibuea, gerakan ini muncul karena sikap kedua LSM Aman dan KSPPM selama ini selalu menimbulkan masalah. Setiap desa yang mereka masuki akan terpecah belah dan tidak kondusif. Usai orasi, ketua DPRD menyampaikan tanggapan didepan para demonstran.[br]Ketua DPRD Kabupaten Toba Franshendrik Tambunanmengucapkan terima kasih saat penyampaian aspirasi dalam keadaan aman dan kondusif."Seperti yang diperkirakan banyak orang akan ada keos ini itu, tapi kita berterima kasih kepada Gerakan Masyarakat Buruh Bersatu, pengamanan dari Kepolisian dan Satpol PP yang hadir pada hari ini. Kami akan diskusikan dengan eksekutif 9 point tuntutan dari Masyarakat Buruh Bersatu dan akan kami sampaikan nanti ke yang lebih tinggi, karena yang berhak menutup TPL itu bukan pemerintah kabupaten Toba tapi pemerintah pusat. Kami hanya menerima aspirasi masyarakat," ungkapFranshendrik Tambunan pada Media.Franshendrik Tambunan juga berharap agar pihak TPL menjaga kekondusifan masyarakat supaya tidak terjadi bentrok."Tolong diselesaikan secara baik, secara bijak dan diskusi dengan masyarakat," ungkapnya mengakhiri..Ada lima orang yang diminta ketua DPRD Kabupaten Toba franshendrik Tambunan untuk diskusi penyampaian tuntutan Gerakan Masyarakat Buruh Bersatu di ruangannya.Di ruangan ketua DPRD, Wakil bupati Toba Audi Murphy O Sitorus dan franshendrik Tambunan menerima langsung sembilan (9) tuntutan Masyarakat Buruh Bersatu.
Ada 9 point yang disampaikan diantaranya:
1. LSM AMAN dan KSPPM telah mengadu domba masyarakat dengan dalih pendampingan.
2. Mereka memecah persatuan dan kesatuan Bangso Batak.
3. Selidiki aliran dana ke luar negeri ke LSM AMAN dan KSPPM.
4. Kita Bangso Batak harus bersatu mengusir mereka.
5. Diminta kepada Pemerintah menindak kedua LSM tersebut.
6. Konflik akan terus terjadi apabila LSM AMAN dan KSPPM berkeliaran.
7. Saatnya Pemerintah menangani konflik tanpa campur tangan siapapun.
8. KSPPM dilarang berkegiatan karena sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung (Putusan Terlampir.
9. Semua diatur oleh UU/ Peraturan jadi jangan pakai cara barbar.
Koordinator aksi Bahara Sibuea memberikan sembilan tuntutan dan meminta agar kedua LSM yang tidak terdaftar di Kesbangpol diawasi gerak-gerik keberadaannya."Saya meminta notulen rapat ini agar bisa kita bahas bersama. Tapi yang paling utama kami sampaikan dalam menyampaikan aspirasi tetaplah kita dengan hati yang damai tak ada benturan atau kontak fisik karena ada tujuan masing-masing. Tinggal bagaimana kita duduk bersama ada solusi terbaik yang bisa kita ambil. Bagaimana dan apapun, kalau kita duduk bersama dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih pasti ada solusi yang bisa kita putuskan," ungkap Audi Murphy Sitorus.Penyampaian aspirasi berjalan dengan baik dan dihadiri Kabagops Polres Toba dan kesbangpol.Usai penyampaian aspirasi Gerakan Masyarakat Buruh Bersatu Bersatu, para demonstran membubarkan diri dan meninggalkan lokasi aksi dengan baik.Aksi berjalan damai dan mendapat pengawalan dari Polisi Polres Toba, Polda Sumut, Koramil dan satpol PP.