Matatelinga - Medan, Untuk penyelesaian permasalan Centre Point yang diduga cacat hukum,DPRD Kota Medan didesak segera membentuk panitia khusus (Pansus) .Desakan itu disampaikan belasan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Muda Perjuangan Perubahan (DPD-GMPP) Kota Medan yang berunjuk rasa di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Senin (1/12/2014).Dalam aksinya, massa juga mendesak Pemko Medan menindak tegas pelaku usaha ilegal di Centre Point.Wakil rakyat yang terhormat juga diminta mendesak Menteri BUMN agar membela aset negara yang dipercayakan kepada PT KAI Divisi Regional I Medan-Aceh.Hal ini sesuai surat Menteri Keuangan No S-1069/HK.03/1990 Tanggal 4 September 1990 dan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 530.22-134 Tanggal 9 Januari 1991, karena aset itu telah berpindah tangan kepada PT Agra Citra Kharisma (ACK). Bahkan di atas lahan yang terletak di Jalan Jawa tersebut kini telah terbangun bangunan megah bernama Centre Point yang diduga cacat hukum."Pemko Medan jangan tebar pesona. Selesaikan permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Centre Point yang diduga cacat hukum, sebab lahan Centre Point adalah milik negara," ujar Koordinator Lapangan Pardamean Rangkuti dalam pernyataan sikapnya yang diketahui Ketua Umum Husein Selamat Riady Siregar dan Sekretaris Umum M Aron Bahrum.Pada dasarnya, lanjut Pardamean, ini negara hukum, pemilik modal jangan semena-mena bisa membeli hukum dan membodohi masyarakat keci. Pemilik modal dituding telah menzolimi negeri ini dengan cara merampas aset negara."Bukan dengan cara merampas aset negara untuk melakukan pembangunan ekonomi merata di Kota Medan. Untuk itu mari sama-sama kita lindungi aset negara dari tangan-tangan kapitalis," ungkap pendemo.Jangan biarkan orang-orang kapitalis berkeliaran di Medan, apalagi sampai menguasaui aset negara, dengan cara memindahtangankan kepemilikan, tanpa ada penyelesaian yang jelas."Untuk itu kami dari DPD GMPP Kota Medan menyuarakan aspirasi dan hak rakyat Kota Medan atas permasalahan Centre Point di Jalan Jawa yang diguga kuat Hak Guna Bangunan (HGB)-nya cacat hukum," kata Pardameaan.(Mt)