MATATELINGA, Medan : Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan, menyatakan belum mendapat informasi ataupun pembahasan resmi dari Dinas Pendidikan Sumut terkait rencana penghapusan kutipan SPP tersebut.
"Saya belum mendapat kabar soal itu, terkait adanya kebijakan untuk menggratiskan uang sekolah. Yang saya tahu hanya soal sekolah rakyat gratis,” ujar Dameria saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 19 Juni 2025.
BACAJUGAhttps://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/fraksi-golkar-dprd-medan-sampaikan-sejumlah-saran-terkaiit-rpjmd
Walhasil Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa tingkat SMA dan sederajat melalui Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) masih menyisakan tanda tanya.
[br]
Pasalnya, kebijakan yang diklaim sebagai inisiatif Gubernur Sumut tersebut belum pernah dipaparkan secara resmi kepada DPRD Sumut, khususnya Komisi E yang membidangi sektor pendidikan.
Lebih lanjut, Dameria menegaskan bahwa kebijakan itu belum pernah dibahas dalam agenda resmi Komisi E. Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, belum pernah memaparkan secara teknis rencana tersebut kepada DPRD.
“Kita belum ada pembahasan di dewan, terutama di Komisi E. Belum tahu bagaimana teknis pelaksanaannya,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ketidaktahuan Komisi E ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses perumusan kebijakan yang dinilai belum transparan. Padahal, sebagai mitra kerja pemerintah daerah di sektor pendidikan, Komisi E memiliki fungsi strategis dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan pendidikan di Sumatera Utara.
Di lain pihak, beberapa waktu lalu Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga menyampaikan bahwa program PUBG itu sudah sesuai dengan arahan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
“Ya memang sesuai arahan Pak Gubernur, namanya Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG),” ujarnya, pada Jumat, 13 Juni 2025.
Alexander mengakui bahwa hingga saat ini, masih banyak sekolah negeri di Sumut yang memungut SPP dari siswa. Namun, jika program ini resmi dijalankan, seluruh kutipan tersebut tidak lagi diperbolehkan.
“Sekarang ini masih ada sekolah negeri yang melakukan kutipan SPP. Nanti kalau program ini sudah berjalan, ya jangan dikutip lagi,” tegasnya.
Pihaknya kini sedang menyusun kajian teknis agar program dapat segera dilaksanakan, dengan target implementasi pada tahun ajaran 2025"2026.
“Akan segera kita laksanakan, supaya bisa dilakukan tahun ini,” pungkas Alexander. (Irwansyah)