MATATELINGA, Simalungun - Pemkab Simalungun menargetkan pembentukan 386 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan 27 Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih.
Diharapkan Kabupaten Simalungun sudah mencapai realisasi pembentukan Kopdes/Kopkel 100% sebelum tgl 30 Juni 2025.
Sedang pertanggal 19 Juni 2025, realisasi pembentukan Kopdes/Kopkel yang telah memiliki legalitas pendiran dan pengesahan Badan Hukum, sebanyak 357 Kopdes dan 26 Kopkel.
BACA JUGA:Bupati Simalungun Teken MoU Percepatan Pengadaan Sarana SPPG Program MBG
Secara menyeluruh 383 Kopdes/Kopkel atau 93 % sudah terbentuk. Lalu akhir bulan Juni 2025 ini, seluruh nagori dan kelurahan se-Kabupaten Simalungun sudah memiliki badan hukum dari Kementrian Hukum dan Ham.
Tim Satgas (Satuan Tugas) percepatan pembentukan Kopdes/Kopkel Merah Putih Pemkab Simalungun, gelar Rapat Kordinasi percepatan pembentukan Kopdes/Kopkel Merah Putih sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
[br]
Rakor tersebut dipimpin oleh Bupati Simalungun diwakili Sekda Esron Sinaga, di ruang rapat Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Kamis (19/06/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda), Esrom Singa meminta kepada seluruh camat agar melakukan gerak cepat berkomunikasi dengan pangulu dan pengurus Koperasi Merah Putih, supaya terget pembentukan Kopdes/Kopkel tercapai 100%.
Lalu kepada Camat belum 100%, Sekda menekankan, segera mengetahui apa kendala dan tetap melaporkan, supaya segera diambil langkah mengatasinya.
"Diharapkan kita dapat ikuti launching Nasional pada tanggal 12 Juli 2025 mendatang, "tandas Sekda.
[br]
Sementara itu, Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Simalungun, Marulitua Tambunan meminta kepada para camat, setelah 100% terbentuk Kopdes/Kopkel di wilayah masing-masing, supaya pengurus Kopdes/Kopkel, mengurus rekening di bank negara yang terdekat di lokasi desa/kelurahan.
Selain itu, kepada para pengurus Kopdes/Kopkel, Marulitua meminta agar mengurus NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak) dan NIB (Nomor induk Berusaha) melalui bidang usaha yang di catatkan di Notaris.
"Kami akan fasilitasi pengurusan NIK (Nomor Induk Koperasi). Kopdes/Kopkel harus melakukan survei di daerah masing-masing, agar mereka mengerti unit usaha apa yang di masukkan kedalam Proposal Pembiayaan ke Bank Himbara, dan Persiapan unit Usaha, "ujar Marulitua.