MATATELINGA, Medan :Penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (26/6/2025) telah mengguncang kredibilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam waktu singkat, publik menyaksikan sosok pejabat muda yang disebut-sebut "anak emas" Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution (BAN), mengenakan rompi oranye KPK.
Namun, respons Pemprov Sumut pasca kejadian mengejutkan ini justru menimbulkan pertanyaan besar. Dua hari setelah OTT, Pemprov menerbitkan Surat Edaran Nomor 200.1.2.2/5677/2025 tertanggal 30 Juni 2025, yang menghimbau agar seluruh instansi pemerintah dan swasta di Sumut memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan membacakan Teks Pancasila setiap hari kerja pukul 10.00 WIB.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), melalui pernyataan resmi Sutrisno Pangaribuan, menilai langkah Pemprov tersebut sebagai bentuk "patriotisme palsu" yang cenderung mengalihkan perhatian publik dari skandal besar korupsi yang sedang terjadi.
Baca Juga: Mabes Polri Turun Langsung ke Simalungun, Wujudkan Transparansi Pengadaan untuk Rakyat > "Surat Edaran itu bukan tindakan patriotik, melainkan manuver politik murahan untuk meredam kemarahan rakyat. Tidak ada relevansi langsung antara menyanyikan lagu kebangsaan dengan perubahan perilaku koruptif pejabat," ujar Sutrisno.