MATATELINGA, Medan : Aksi Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) di Jakarta yang menuntut penyelidikan terhadap Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, dinilai Komunitas Peduli (Kompi) kabupaten Batu Bara sebagai gerakan yang kehilangan relevansi.
Sekretaris Kompi, Muhammad Syafi, menyebut bahwa tuduhan yang disuarakan para pendemo di jakarta terkait temuan BPK di Dispora Sunut tidak berdasar kuat dan menunjukkan minimnya pemahaman terhadap mekanisme audit negara.
"Temuan BPK itu bersifat administratif dan sedang ditindaklanjuti sesuai prosedur. Tidak ada kerugian negara yang disimpulkan oleh BPK, melainkan kelebihan bayar yang hanya bersifat administratif. Jangan asal bicara korupsi kalau tak mengerti sistem kerjanya," ujar Syafi, Kamis (31/7).
Baca Juga: Semarak HUT Pemkab Labusel, Kapolres Apresiasi Keamanan Menurut Syafi, publik perlu membedakan antara kekeliruan teknis dalam proyek pemerintah yang dapat dikoreksi, dengan tindak pidana korupsi yang membutuhkan alat bukti dan niat jahat. Ia menilai, para demonstran dari penyampaiannya lebih cenderung memaksakan tafsir atau interpretasi sendiri terhadap laporan BPK tanpa didasari pendekatan akademik.