MATATELINGA, Medan :SSidang pembacaan putusan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan atau penyelewengan pemberian fasilitas kredit Bank Plat Merah tahun 2015 atas nama terdakwa Tengku Ade Maulanza (53) selaku Pimpinan Cabang Tahun 2015 dan Terdakwa Zainur Rusdi (44) selaku Pimpinan Seksi Pemasaran Bank Plat Merah Cabang Sei Rampah Tahun 2013-2015 (berkas terpisah) digelar di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Senin (4/8/2025)
Sidang dipimpin Majelis Hakim Muhammad Andryansyah, SH MH, Sulhanuddin, SH, MH dan Poster Sitorus diikuti Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Imam Darmono SH dan Cakra Aulia Sebayang SH.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tengku Ade Maulanza (53) dan Zainur Rusdi (44) masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
Kedua Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
Baca Juga: Kejari Sergai Bantah Tayangan “Utang Tukang Opak Berujung Korupsi”, Tegaskan Perkara Belum Inkracht dan Masih Tahap Kasasi Bahwa Terdakwa Tengku Ade Maulanza (53) selaku Pimpinan Cabang Bank Plat Merah saat itu dan Zainur Rusdi (44) selaku Pimpinan Seksi Pemasaran pada saat itu seharusnya bertanggung jawab terhadap pemberian fasilitas kredit dan mengetahui tujuan kredit Selamet (sedang dalam upaya hukum kasasi pada penuntutan terpisah) tidak sesuai tujuan sebelumnya sehingga kedua Terdakwa dinilai tidak menerapkan prinsip 5C dalam perbankan yaitu Character melalui data BI Checking, Capacity kemampuan bayar yang dinilai dari hasil usaha, Coleteral yaitu nilai agunan memenuhi atau tidak, Capital yaitu modal usahanya berapa, dan Condition of economy yaitu dilihat dari kondisi ekonominya melalui perputaran usahanya pada saat itu apakah berjalan baik atau tidak dikarenakan setelah Selamet melakukan permohonan fasilitas kredit yang baru dengan tujuan untuk melunasi fasilitas kredit yang sebelumnya,
Terdakwa Zainur Rusdi melakukan verifikasi permohonan kredit Nasabah atas nama saksi Selamet dan Terdakwa Tengku Ade Maulanza menyetujui permohonan dan verifikasi permohonan kredit nasabah atas nama Selamet tersebut dan Terdakwa Tengku Ade Maulanza menyetujui permohonan kredit tersebut dengan mengabaikan fakta yang sesungguhnya sehingga kredit nasabah atas nama saksi Selamet menjadi macet.
Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa dalam putusan terhadap Terdakwa Tengku Ade Maulanza dan Zainur Rusdi, keterangan saksi Selamet justru dianggap terbukti turut serta dalam tindak pidana, sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi atas perkara Selamet sendiri, ia justru diputus onslag (lepas dari segala tuntutan hukum)? Bukankah seharusnya ada konsistensi logis antara kedudukan hukum saksi dalam dua perkara yang saling berkaitan ini?