MATATELINGA, Medan :Guna mengendalikan inflasi dan mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyerukan beberapa hal kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumut.
"Pertama, Pemerintah Kabupaten dan Kota agar fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi. Seluruh pihak harus berkomitmen memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga lapangan strategis, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, serta perluas toko pantau inflasi," kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat pimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (29/8/2025).
Kedua, katanya, perlunya penguatan kolaborasi dan ekosistem hulu hilir. Pemerintah daerah, BI, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga.
Poin ketiga, Wagub meminta agar ada penguatan dan integrasi data pangan melalui penggunaan teknologi informasi. Disepakati pilot project penerapan sistem monitoring harga dan stok pangan di Provinsi Sumut, Kota Medan, Tebingtinggi, Kabupaten Deliserdang, Karo dan Langkat, sebagai sistem dini harga dan stok pangan.
Baca Juga: Forkopimda Tanjungbalai, Asahan dan Batubara Apresiasi Pengungkapan Narkoba oleh Polda Sumut Untuk akselerasi
ETPD, Surya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah secara non tunai. Seluruh Pemda berkomitmen memperluas kanal pembayaran non tunai, khususnya pada kanal digital (QRIS, E-Commerce, Mobile Banking) untuk pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat dengan lebih transparan dan akuntabel.
"Selanjutnya, penguatan infrastruktur regulasi digitalisasi. Pemerintah daerah bersama Bank Sumut sepakat memastikan ketersediaan infrastruktur kanal non tunai sekaligus mempercepat penyusunan dan implementasi regulasi daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan kartu kredit Indonesia," ujar Surya.
Selain itu, Surya juga meminta literasi dan realisasi elektronifikasi ditingkatkan. Seluruh anggota TP2DD berkomitmen untuk memperluas pelaksanaan sosialisasi dan capacity building untuk meningkatkan pemahaman OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha terhadap manfaat digitalisasi. Serta mendorong peningkatan realisasi transaksi non tunai daerah.