MATATELINGA, Medan : Tak terima Pemko Medan selalu mengalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusii izin reklame hingga Medan dijuluki Kota Bocor, Komisi IV DPRD Medan desak tim OPD Pemko Medan robohkan seluruh Bilboard/reklame yang bermasalah melanggar ketentuan supaya dirobohkan.
"Pemko Medan melalui OPD terkait supaya tegas mengawasi pendirian reklame dan sejenisnya. Hindari hutan reklame dan pemasangan reklame yang tidak tertata. Mari kita selamatkan PAD dari retribusi reklame minimalisir kebocoran PAD, " tegas Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Komisi IV El Barino Shah dan Edwin Sugesti Nasution.
Penegasan ke tiga anggota dewan itu disepakati saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi Paul Mei Anton Simanjuntak bersama anggota Komisi, El Barino Shah , Edwin Sugesti Nasution. Tampak saat rapat yang dihadiri Dinas DPMPTSP Kota Medan Delfi Farosa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diwakili Endar, Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kita Medan yang diwakili Affan, Satpol PP yang diwakili Irvan, pihak Kecamatan dan Kelurahan menjadi perhatian khusus seluruh peserta rapat.
Baca Juga: Hindari Chaos, Mendagri Ultimatum Pejabat Daerah : JANGAN PAMER KEMEWAHAN!!! Menurut Paul, kebocoran PAD terjadi karena banyaknya reklame berdiri tanpa izin. Kemudian, masa penayangan sering melewati batas yang ditentukan. Begitu juga pendirian reklame/bilboard banyak yang melanggar ukuran tidak sesuai dari izin yang diterbitkan serta penyimpangan tata letak reklame.
"Di Medan cukup terkenal dengan banyaknya kebocoran PAD. Seperti dari retribusi parkir, retribusi PBG, retribusi sampah dan kebocoran retribusi reklame. Jangan sampai tambah lagi julukan Kota Medan sebagai Kota bocor, seperti dulu sempat mendapat julukan Kota sejuta lobang karena banyak badan jalan yang rusak/berlobang," cetus Paul seraya mengingatkan agar bekerja sesuai ketentuan.