Matatelinga - Medan, Belasan warga miskin dari lingkungan 24,29 dan 22 ,Pasar 2 Timur Kelurahan Rengas Pulau Medan Marelan mengadu ke komisi B DPRD Medan karena belum mendapatkan bantuan yang diprogramkan pemerintah untuk warga miskin,Rabu (10/12/2014)Berbagai bantuan yang belum diterima warga miskin itu meliputi beras miskin (raskin) , siswa miskin ,kesehatan ,bedah rumah hingga bantuan program keluarga harapan dari Dinas Sosial.Kehadiran warga yang diwakili Kasben Sitompul,Netty Maya boru situmorang,Surti boru Manullang. Nurmawaty boru Simanjuntak,Ester boru Sinaga dan Estime boru sihombing diterima Ketua Komisi B DPRD Medan,H.Irsal Fikri SSosKasben Sitompul (70) mengungkapkan di era pemerintahan SBY masih menerima bantuan untuk orang miskin tetapi di era pemerintahan Jokowi dirinya yang sehari-hari mencari kangkung untuk menghidupi ekonomi sehari-hari tidak mendapat bantuan lagi." Setiap kali kami tanyakan ke Lurah dan Camat,kami dianjurkan untuk menanyakan langsung ke Dinas Sosial karena bukan urusan mereka " kata Sitompul yang memiliki pendamping hidup yang tidak dapat melihat (tunanetra)Senada dengan Kasben, salah seorang Ibu yang ikut hadir menyampaikan uneg-unegnya terkait perilaku oknum-oknum pendata yang melakukan pekerjaannya dengan benar karena penerima bantuan justru kehidupannya lebih baik dari yang tidak menerima bantuan." Ditempat saya orang kaya justru mendapatkan beras sementara saya tidak.Herannya,raskin yang mereka terima dijual kembali sama saya.Ini kan aneh. ujar wanita yang memiliki suami seorang supir pengangkut barang di pabuhan Belawan ini.Sementara itu,Relawan Orang Miskin,Lipen Simanjuntak yang mendampingi warga miskin itu menuturkan bahwa terjadinya kekisruhan ini disebabkan adanya kekurangan yang dilakukan pendata saat melakukan pendapataan program perlindungan sosial pada tahun 2011." Pendataan itu seyogianya dilakukan BPS namun untuk pelaksanaannya berkordinasi dengan Lurah,Kepling dan Kader dengan honor Rp 3 juta.Sehingga saat pelaksanaan ada KKN sehingga lebih diperioritas keluarga dekat sehingga penerima bantuan tidak tepat sasaran.Berdasarkan data ada sekitar 17000 KK warga miskin di kota Medan yang tidak menerima bantuan " katanya.Untuk mengurai persoalan tersebut ujar Lipen,pihaknya mengharapkan Komisi B menggelar pertemuan atau RDP dengan ,BPS ,Bulog Dinkes,Disdik dan Dinsosnaker serta aparat pemerintah kota sehingga bisa diketuai apa penyebab warga tidak mendapat bantuan." Selanjutnya,data hasil pendataan program perlindungan sosial pada tahun 2011 direvisi dengan memasukkan data warga miskin yang belum terdata (tercecer).Jika,ini sudah dilakukan maka tidak akan ada lagi warga miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah " kata Lipen.Menanggapi keluhan warga,Ketua Komisi B DPRD Medan,H Irsal Fikri SSos menagatakan pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Camat,Lurah,Kepling dan isntansi terkait lainnya sehingga diketahui akar permasalahan warga miskin yang tidak menerima bantuan."Saat ini sebagian teman-teman sedang melaksanakan kunker selepas kunker akan kita gelar pertemuan.Dari pertemuan ini mudah-mudahan kita ketahui akar permasalahannya.Apakah penyebabnya di meja Lurah,Camat atau dipihak lain.Untuk itu kita minta data-data dari bapak-ibu.Saya akan seriusi persoalan ini dan ini menjadi agenda utama sepulang kunjungan kerja" katanya.