MATATELINGA, Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tidak ingin Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) hanya sebatas menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Program ini juga akan mendapat dukungan internet gratis, pelatihan tenaga pendidik dan juga layanan perpustakaan.
PUBG akan dilakukan secara bertahap, dimulai tahun depan pada ajaran baru 2026-2027. Kepulauan Nias menjadi zona pertama yang akan merasakan program unggulan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Saat ini, PUBG masih dalam tahap studi kelayakan dan survei untuk memastikan skema, penganggaran dan hal teknis lainnya. Kemudian, hasil dari studi kelayakan ini akan dijadikan dasar untuk pembentukan Peraturan Gubernur yang akan menjadi payung hukum PUBG.
"Saat ini masih dalam tahap studi kelayakan dan survei, dari sini nanti kita tahu berapa tepatnya anggaran yang kita butuhkan, berapa per siswanya, karena SPP itu beda-beda setiap sekolah, berapa siswa yang sudah ditanggung dana BOS atau program lainnya agar tidak tumpang tindih," kata perwakilan Dinas Pendidikan Pemprov Sumut, Faisyal Hartawan Isma saat temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (19/9).
Baca Juga: Gubernur Sumut Bobby Nasution Lantik Lima Pejabat Eselon II Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan, PUBG juga akan disandingkan dengan program internet gratis. Sehingga, siswa-siswi di Kepulauan Nias, terutama yang sulit mengakses internet bisa mengakses dunia maya.
"Menurut data dari Dinas Pendidikan ada 144 SMA/SMK yang ada di Kepulauan Nias, kita menunggu hasil studinya, surveinya kemudian kita akan sinkronkan dengan program internet gratis dari Kominfo, jadi akan lebih tepat sasaran," kata Erwin.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut juga akan berupaya meningkatkan kualitas aparatur di bidang Pendidikan, termasuk kepala sekolah dan guru. Sehingga siswa-siswa mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dari tenaga pengajar dan penyelenggara pendidikan yang bekualitas.