MATATELINGA, Medan : Pasca sidang lanjutan lanjutan kasus korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Sumatera Utara yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Rabu 24 September 2025 kemarin, salah seorang Pengamat Hukum di Sumatera Utara Rion Arios, S.H., M.H. menyampaikan agar perkara tersebut tidak terputus hanya sampai level kepala dinas saja, Gubernur Sumut dan Kementerian PUPR juga diminta pertanggungjawabannya.
"Perkara korupsi pembangunan jalan ruas Sipiongot, Padang Lawas Utara-Batas Labuhan Batu dan ruas Sipiongot-Hutaimbaru, Kabupaten Padang Lawas Utara jangan sampai masuk angin, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus menggali perkaranya sampai ke tingkat paling atas, yaitu Gubernur dan Kementerian" kata Rion Arios yang memimpin Kantor Hukum KARA Lawyers, Kamis (25/9/2025).
Seperti diberitakan beberapa media, bahwa dalam agenda sidang pembuktian dakwaan jaksa KPK kepada dua terdakwa Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun dan Direktur PT Rona Mora Muhammad Rayhan Dulasmi yang menyeret eks Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Ketua Majelis Hakim Tipikor yang menyidangkan perkara ini Khamozaro Waruwu meminta jaksa menghadirkan Pj Sekda Sumut saat itu Effendy Pohan dan Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution pada sidang berikutnya.
"Jangan percaya begitu saja keterangan para saksi dalam persidangan, kehadiran Topan Ginting bersama Gubernur Bobby Afif Nasution ke lokasi jalan yang akan dibangun merupakan survei langsung ke lapangan, jangan seolah jadi kegiatan off-road," kata Rion Arios.
Baca Juga: Sukses Gelar Kejurda Perdana, Bobby Nasution Apesiasi ABTI Sumut Aparat penegak hukum yang menangani perkara ini, lanjut Rion jangan sampai masuk angin. Penyidikan perkara ini jangan berhenti hanya di tingkat Kepala Dinas, dugaan keterlibatan Bupati, Walikota, Gubernur dan pejabat Kementerian PUPR perlu digali lebih dalam.
"Masyarakat kita sudah cerdas dan bijak ketika melihat perkara ini bergulir, masyarakat menunggu ketegasan aparat penegak hukum dalam hal ini KPk untuk menelusuri keterlibatan pejabat tinggi di Pemerintahan dan Kementerian," tandas advokat yang berlatar aktivis dan jurnalis ini.