MATATELINGA, Medan:Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memandang belum perlu diusulkan pembentukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, cukup dengan merujuk pada Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib pada pasal 100.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Syaiful Ramadhan saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS dalam paripurna beragendakan penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Medan, Selasa (11/11/2025).
"Dalam Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib pada Pasal 100 menjelaskan bahwa : Anggota DPRD mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan, " jelas Syaiful.
Baca Juga: Fraksi Demokrat DPRD Medan Dorong Penguatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud, kata Syaiful, ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan pengamalan Pancasila serta memberikan pemahaman dan penghayatan
pancasila kepada masyarakat.
"Kegiatan sosialisasi dilaksanakan maksimal 24 (dua puluh empat) kali dalam satu tahun, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah, " jelasnya seraya mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.