MATATELINGA, Medan :Wacana pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung alias melalui DPRD terus bergulir di parlemen dan menjadi diskursus di ruang publik.
Terkini, berdasar catatan Kompas.com, partai - partai di parlemen mayoritas mendukung Pilkada lewat DPRD. Sementara, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang menolak sistem tersebut.
Baca Juga: Tolak Pilkada Tak Langsung Robi Barus : Demokrasi Kita Bukan Hanya Milik Elite! Kepada awak media, dalam rilis tertulis, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto yang juga menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, menegaskan penolakannya terhadap pilkada tak langsung.
"Pemberlakuan pilkada melalui jalur DPRD, menggerus semangat reformasi dan makna demokrasi itu sendiri, suatu kemunduran dalam berdemokrasi, kita semakin surut ke belakang," Jumat, (9/1/2026)
Sutarto, mengatakan, hal tersebut disebabkan ketiadaan road- map dalam sistem politik jangka panjang, menuju sistem demokrasi yang permanen bagi Indonesia.
"Menurutnya, sistem yang demokratis dengan pelibatan rakyat adalah nilai. Di saat kekuasaan hanya bertumpu pada kekuatan elite dan rakyat hanya menjadi penonton saja, maka bagaimana nilai demokrasi itu?" ungkapnya.
Sutarto menilai, mekanisme pemilihan tidak langsung berpotensi melahirkan dominasi elite dan mengurangi makna demokrasi substantif. Hal tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya distorsi politik
Ia mendorong semua pihak, membangun konsensus nasional merumuskan 'road-map sistem demokrasi' yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila .