MATATELINGA, Medan : Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Tahun Anggaran (TA) 2023 hingga Semester I Tahun 2025. LHP Kinerja tersebut berfokus pada upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama instansi terkait dalam mendukung ketahanan pangan.
Sulaiman Harahap mengatakan, LHP Kinerja ini penting sebagai cerminan untuk melihat secara objektif kinerja Pemprov Sumut terkait ketahanan pangan. Ia memastikan Pemprov Sumut berkomitmen kuat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam LHP tersebut.
"Kami paham hasil pemeriksaan ini memuat berbagai temuan, catatan dan rekomendasi yang konstruktif, untuk itu Pemprov Sumut berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara serius, terukur dan berkelanjutan," kata Sulaiman Harahap di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 22, Medan, Jumat (30/1/2026).
Sebelumnya, pada awal tahun 2026, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menerima Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan setelah Provinsi Sumatera Utara berhasil mencapai surplus padi dan beras pada tahun 2025.
Baca Juga: Kunker Spesifik Komisi III DPR RI ke Sumut, Harli Siregar Sampaikan Capaian Kinerja Serta Dimulainya Penerapan KUHP dan KUHAP Baru Untuk memperkuat capaian tersebut, Sulaiman Harahap menyampaikan bahwa Pemprov Sumut akan terus melakukan pembenahan. Ada empat fokus utama perbaikan yang akan dilakukan ke depan, yakni penguatan sistem informasi dan neraca pangan, penyempurnaan perencanaan pangan, peningkatan efektivitas program, serta penguatan cadangan pangan.
"Kami menargetkan beberapa capaian penting ke depan, antara lain tersedianya data ketahanan pangan, terbitnya regulasi, peningkatan efektivitas perencanaan dan yang paling utama terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dengan mutu baik dan harga murah," ungkap Sulaiman Harahap.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumut Paula Henry Simatupang mengatakan, LHP Kinerja ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah (Pemda), sekaligus melihat berbagai upaya yang telah dilakukan Pemda terhadap tema yang menjadi fokus pemeriksaan.