MATATELINGA, Medan : Belum kering air mata masyarakat Tapanuli Tengah, Aceh, dan Sumatera Barat akibat bencana banjir dan longsor yang dipicu oleh buruknya tata kelola lahan serta praktik eksploitatif korporasi, publik kembali dihadapkan pada persoalan kemanusiaan akibat konflik agraria. Kali ini, konflik tersebut menimpa Kelompok Tani Padang Halaban Sumatera Utara (KTPHS), yang harus terusir dari tanah leluhur mereka akibat kepentingan korporasi.
Sebagian besar korban bencana alam hingga kini masih bertahan di pengungsian dan menghadapi ketidakpastian hidup. Namun di tengah kondisi tersebut, praktik penguasaan lahan yang mengabaikan hak-hak masyarakat justru kembali terjadi. Rakyat dan lingkungan seolah hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Anggota DPR RI Komisi XIII, Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Rapidin Simbolon, MM, Rabu (4/2/2026) menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang dialami masyarakat Padang Halaban. Menurutnya, penggusuran yang terjadi tidak hanya menyangkut persoalan tanah, tetapi juga merupakan persoalan kemanusiaan yang mencederai rasa keadilan.
"Siapa pun yang masih memiliki nurani tentu akan terusik melihat orang tua dan anak-anak kehilangan tempat bernaungnya di bawah tekanan alat berat. Yang dihancurkan bukan bangunan mewah, melainkan gubuk-gubuk sederhana- tempat mereka berlindung dari panas dan hujan, membesarkan anak cucu, serta merajut harapan bagi masa depan generasi penerus bangsa," ujar Rapidin.
Baca Juga: Zakiyuddin Harahap Sampaikan Persoalan Normalisasi Sungai di Hadapan DPR RI Rapidin menilai, dalam berbagai konflik agraria, rakyat hampir selalu diposisikan sebagai pihak yang bersalah, sementara korporasi berdiri dengan kekuatan modal dan dukungan aparat negara. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan serius dan menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
"Dalam banyak konflik agraria, rakyat selalu berada di posisi yang lemah. Korporasi tampil seolah-olah memiliki legitimasi penuh atas tanah, sementara negara justru tampak abai terhadap penderitaan rakyatnya sendiri," tegasnya.
Rapidin menekankan bahwa penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan kekerasan, terlebih yang melibatkan aparat negara, tidak dapat dibenarkan dan harus segera dihentikan. Penyelesaian konflik harus dilakukan melalui dialog yang adil, bermartabat, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.