MATATELINGA, Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera yang akan diluncurkan di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026), sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas inflasi di wilayah Sumatera.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pelaksanaannya dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan serta menjaga ketersediaan pasokan pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sekaligus mengantisipasi risiko curah hujan ekstrem.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melanjutkan keberhasilan pengendalian inflasi sekaligus mendukung ketahanan pangan.
"GPIPS merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)," ujar Poppy, Selasa (10/2/2026).
Baca Juga: Pemprov Sumut Dukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemda Dijelaskannya, penyempurnaan program dilakukan seiring meningkatnya tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan penajaman fokus program serta penguatan sinergi yang lebih erat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Dibandingkan program sebelumnya, GPIPS dirancang lebih terfokus pada penguatan ketersediaan pasokan pangan dari sisi hulu, lebih komprehensif dalam mendukung stabilisasi harga pangan, serta lebih menekankan pentingnya sinergi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah," kata Poppy.
Tema kegiatan, yakni "Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Antisipasi Risiko Curah Hujan Ekstrem", menurut Poppy, menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan guna mendukung program prioritas pemerintah serta pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif.