MATATELINGA, Medan : Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut dalam memperkuat layanan sosial dan penanganan bencana saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (20/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang penguatan sinergi pusat dan daerah dalam bidang sosial, keagamaan, serta kebencanaan.
Dalam pertemuan tersebut, Surya menyampaikan bahwa Sumut saat ini memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025. Ia menjelaskan, masyarakat terdampak telah menempati hunian sementara, sementara pemerintah daerah fokus menyiapkan pemulihan mata pencaharian warga serta perbaikan infrastruktur vital.
"Masyarakat terdampak telah menempati hunian sementara, dan kami sedang merancang revitalisasi mata pencaharian serta infrastruktur vital," ujar Surya.
Surya juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Pusat dan DPR RI dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang sempat melumpuhkan sejumlah wilayah di Sumut hingga Aceh. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan bencana.
Baca Juga: Anggota DPRD Sumut Muniruddin Ritonga: Kehadiran Satgas TMMD ke-127 Kodim 0212/Tapsel di Angkola Sangkunur Merupakan Angin Segar Bagi Masyarakat "Berkat kerja keras bersama, dalam waktu kurang dari dua bulan kita berhasil melewati fase tanggap darurat. Saat ini, fokus kami adalah penguatan sistem mitigasi berbasis teknologi dan edukasi masyarakat agar risiko bencana jangka panjang dapat dikurangi," tegasnya.
Selain isu kebencanaan, pertemuan juga membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Surya menyatakan optimistis Embarkasi Medan mampu mempertahankan kualitas layanan terbaik bagi jemaah. Ia menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk menjaga standar pelayanan prima, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah haji.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansori Siregar menyampaikan bahwa kunjungan reses tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus melakukan pengawasan terhadap anggaran fungsi agama dan sosial. Ia menegaskan DPR RI terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.