MATATELINGA, Jakarta : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memuji keseriusan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam mengawal percepatan pembangunan Kabupaten Nias Utara agar segera keluar dari status daerah tertinggal.
Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, di Gedung Utama, Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dalam rapat tersebut terungkap, dari 30 kabupaten berstatus daerah tertinggal di Indonesia, hanya satu yang berada di wilayah barat, yakni Kabupaten Nias Utara di Sumut. Sebelumnya, Sumut memiliki empat daerah tertinggal yang seluruhnya berada di Kepulauan Nias, yaitu Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Pada 2026, hanya Nias Utara yang masih menyandang status tersebut.
Dari delapan gubernur yang diundang dalam rapat strategis itu, hanya Gubernur Sumatera Utara yang hadir langsung, sementara tujuh gubernur lainnya diwakili. Kehadiran Bobby dinilai sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Sumut dalam memastikan percepatan pembangunan agar Nias Utara segera lepas dari daftar daerah tertinggal.
Baca Juga: Pemprov Sumut Raih Opini Kualitas Tinggi Pelayanan Publik 2025, Wagub Surya Targetkan Kualitas Tertinggi pada 2026 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal, Yandri Susanto, secara terbuka mengapresiasi langkah tersebut. "Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal
Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu," ujar Yandri.
Ia mengungkapkan, dari 30 kabupaten tertinggal di Indonesia, sekitar 90% anggarannya masih bergantung pada transfer pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. "Hampir 90% pembiayaan daerah tertinggal bersumber dari transfer pusat. PAD-nya kecil, ruang fiskalnya terbatas. Karena itu intervensi pusat dan provinsi menjadi sangat penting," tegasnya.
Khusus Nias Utara, pemerintah pusat menilai daerah tersebut memiliki potensi besar, terutama di sektor perkebunan kelapa. Namun potensi itu belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan akses logistik. "Potensinya luar biasa, kelapanya besar. Tapi kalau jalannya tidak ada, logistik terhambat, tentu pertumbuhan ekonominya tidak maksimal," katanya.