MATATELINGA,Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik dan mengambil sumpah jabatan 308 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Pada kesempatan tersebut, Bobby mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak melakukan "kerja tambahan" yang dapat merugikan organisasi, keluarga, maupun diri sendiri.
"Jangan ada kegiatan tambahan seperti masalah Pungli (pungutan liat) atau meminta uang dalam proyek. Mari kita rapikan dan tertibkan bersama agar terhindar dari tindakan yang merugikan diri kita sendiri," kata Bobby Nasution pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji serta pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Senin (9/3/2026).
Bobby Nasution mengatakan, dengan jumlah pejabat yang cukup banyak tersebut, diharapkan organisasi di lingkungan Pemprov Sumut dapat bekerja lebih baik, solid, dan mampu memperkuat kinerja pemerintahan. Ia menegaskan bahwa berbagai pesan terkait tugas dan tanggung jawab jabatan sebenarnya telah sering disampaikan dalam pelantikan sebelumnya. Karena itu, para pejabat diminta menjalankan arahan yang sudah disampaikan.
Bobby juga menyampaikan bahwa saat ini kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur telah memasuki tahun kedua. Karena itu, pembahasan di internal organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi sebatas program, tetapi bagaimana menjalankan visi dan misi pemerintah daerah secara nyata.
Baca Juga: Bappenas Pastikan Lakukan Penyesuaian Dana Rehabilitasi Pascabencana Sumut Karenanya, ia mengingatkan seluruh OPD untuk menjaga kekompakan di lingkungan kerja masing-masing. Namun, kekompakan tersebut bukan untuk menutupi kesalahan atau pelanggaran.
"Kekompakan di masing-masing OPD harus benar-benar dijaga. Jangan saling menjelekkan, tetapi juga bukan berarti saling melindungi dari kejahatan," tegasnya.
Selain itu, Bobby meminta seluruh OPD menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kreatif, dan tidak mudah mengeluh. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki target pembangunan yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu.