MATATELINGA - Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya keselarasan peran perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik. Menurutnya, diperlukan "jembatan" agar kedua peran tersebut dapat dipahami dan dijalankan secara seimbang.
Hal itu disampaikan
Bobby Nasution dalam sambutannya pada peringatan Hari Kartini melalui seminar bertajuk "Saatnya
Perempuan Bicara" yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPAKB) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (24/4/2026).
Turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Brando Hutabarat, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut dan komunitas perempuan.
Baca Juga: Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PPPA yang sebelumnya juga meninjau lokasi pengungsian korban bencana hidrometeorologi di Sumut. Ia menilai perhatian tersebut menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan.
"Selamat datang dan membersamai kegiatan kami di Sumut dalam memperingati Hari Kartini. Kami tidak menyangka ternyata respons Ibu Menteri sangat luar biasa kepada kami," ujar Bobby.
Bobby juga menyoroti masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik, khususnya pada posisi pengambilan keputusan. Ia menyebutkan, masih ada kabupaten/kota di Sumut yang belum memiliki perwakilan perempuan di lembaga legislatif.
"Seperti di lembaga legislatif, masih ada kabupaten/kota yang bahkan tidak ada anggota dewannya perempuan. Walaupun di DPRD Sumut itu Ketuanya adalah perempuan, tetapi komposisinya secara umum masih kecil," jelasnya.
Baca Juga: Tepung Tawari Calon Jemaah Haji, Bobby Nasution: Jaga Kesehatan, Kekompakan, dan Nama Baik Sumut Ia menambahkan, saat ini hanya Kabupaten Labuhanbatu yang dipimpin kepala daerah perempuan, meskipun di beberapa daerah terdapat wakil kepala daerah perempuan. Melalui kegiatan seminar ini, Bobby berharap partisipasi perempuan di ruang publik dapat terus meningkat.
"Jumlah penduduk Sumatera Utara ada 15,7 juta jiwa, dengan jumlah perempuan sebanyak 7,8 juta jiwa atau 49%. Dari jumlah itu, 5,8 juta berada dalam usia produktif. Ini yang akan menjadi penerus kepemimpinan di Sumut," sebutnya.
Bobby juga berharap melalui seminar dan pelatihan yang berkelanjutan, akan lahir tokoh-tokoh perempuan yang mampu berkiprah hingga ke tingkat nasional.
"Makanya saya menekankan agar keterlibatan perempuan di ruang publik dan rumah tangga masih banyak yang belum selaras, dan seakan ada pembatas antara kedua peran tersebut. Ini yang perlu kita pecahkan, dan tidak perlu takut. Sehingga seorang perempuan bisa menjadi ibu rumah tangga, sekaligus beraktivitas di ruang publik," tambahnya.
Baca Juga: Bobby Nasution Minta Kajian Mendalam Pencabutan Izin Hutan, Soroti Dampak Sosial dan Potensi Konflik Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 tercatat 35.131 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, dengan jumlah korban mencapai 37.372 orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 30 ribu korban adalah perempuan.
"Angka ini naik cukup signifikan, tetapi ini sebagai pertanda bahwa sosialisasi kita kepada perempuan untuk berani bicara ketika mengalami kekerasan mulai membuahkan hasil. Namun, ini tidak bisa dianggap enteng," kata Arifah.
Ia menegaskan, peningkatan angka laporan harus menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan.
"Forum seperti seminar ini menjadi salah satu upaya pencegahan, dengan mengajak masyarakat memperkuat diri dari potensi kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Harapannya, generasi mendatang semakin sadar pentingnya mencegah kekerasan terhadap perempuan," pungkasnya.
Baca Juga: Sengketa Lahan SMAN 5 Pematangsiantar, Bobby Nasution dan Sekolah Sepakati Relokasi Jadi Solusi