MATATELINGA, Medan: Aliansi Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara yang terdiri dari tiga elemen Cipayung Plus PW KAMMI, DPD IMM, dan DPD GMNI Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis (9/7/2026).
Massa menuntut penegakan hukum yang radikal dan tanpa tebang pilih atas gurita skandal korupsi daerah, sekaligus meminta klarifikasi terbuka terkait dugaan Korupsi Batubara yang menjadi penyebab Blackout di Sumatera dan intervensi militer dalam kasus nasional Jampidsus Kejagung.
Sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Ganyang Setan Korup Berbaju Negara di Sumatera Utara" para demonstran secara bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang Kejati Sumut. Mereka menilai moralitas birokrasi dan penegakan hukum di wilayah ini sudah memasuki stadium kronis.
Baca Juga: Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya Koordinator Aksi, Rio Samuel Manurung, memaparkan empat kluster pelanggaran hukum dan moralitas publik di Sumatera Utara yang mendesak untuk segera diusut tuntas oleh Korps Adhyaksa.
Pertama, Skandal Transisi Energi ditubuh PLN.Dugaan markup anggaran dan manipulasi pengadaan pada proyek Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) UID Sumut.Kedua, Mafia Anggaran Infrastruktur.Indikasi manipulasi administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumut.Ketiga, Dugaan Penyelewengan Dana Kebencanaan.Alokasi dana penanganan pasca-bencana banjir miliaran rupiah yang justru dilarikan untuk pengadaan fasilitas mewah birokrasi serta dugaan fee proyek di Pemko Padangsidimpuan.Keempat, Penindasan Hak Agraria oleh anak BUMN.Dugaan praktik "Mafia Tanah Gaya Baru" oleh anak usaha BUMN (PT Mitratel dan Telkomsel) di Pertapakan Nanggaraja, Simalungun, yang menguasai lahan warga secara ilegal.Selain isu kedaerahan, Aliansi Cipayung Plus Sumut juga menyoroti dinamika nasional terkait sengkarut kasus Jampidsus Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung. Massa mendesak Kejagung melalui Kejati Sumut untuk memberikan transparansi terkait dugaan korupsi yang Batubara yang oleh jampidsus yang disinyalir jadi penyebab BLACKOUT SUMATERA serta adanya perlindungan ketat dari sekelompok oknum TNI terhadap oknum Kejaksaan yang terlibat dalam pusaran kasus tersebut."Kami meminta klarifikasi terbuka! Hukum di negeri ini tidak boleh diintervensi oleh kekuatan militer demi melindungi oknum tertentu. Adanya dugaan oknum TNI yang membackup oknum kejaksaan di balik pusaran kasus Jampidsus ini mencederai supremasi sipil. TNI adalah alat pertahanan negara, bukan tameng para koruptor!" tegas Rio Samuel Manurung.Menyikapi tuntutan tersebut, pimpinan aliansi yang terdiri dari Ketua DPD GMNI Sumut Armando Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, dan Ketua DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal penanganan seluruh perkara ini.Mereka dengan tegas menyatakan "TARUNG PANJANG" dan membawa gelombang massa yang lebih besar ke jalanan jika aspirasi dan desakan penegakan hukum yang objektif ini diabaikan oleh aparat."Ketika penegak hukum korupsi hari ini menjadi terduga pelaku korupsi , maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum" pungkasnya.
Baca Juga: Dalam Persidangan, Kades Akui Gunakan Dana Desa untuk Kepentingan Pribadi