MATATELINGA, Medan:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utaramenegaskan, dukungan penuh terhadap implementasi Low Carbon DevelopmentIndonesia (LCDI) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) 2027 berbasis Perkembangan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI).Dukunganini, disampaikan DPRD Sumatera Utara, saat menerima audiensi timLCDI dan Bapperida, Kamis (10/9/ 2026), di Ruang Rapat Pimpinan GedungDPRD Sumut.
Audiensidengan DPRD Sumut ini, diselenggarakan dalam rangka PenguatanImplementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) diSumatera Utara, sekaligus menjadi ruang dialog strategis, untuk memperkuatkoordinasi serta komitmen lintas sektor dalam menyelaraskan kebijakan daerahdengan target pembangunan berkelanjutan.
Dalampertemuan tersebut, DPRD Sumut memberikan apresiasi setinggi-tingginya,terhadap keberhasilan dan progres pembangunan Pompa Air Tenaga Surya(PATS), di Kabupaten Samosir.
Baca Juga: Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita Apresiasi Kinerja TNI / Polri Berkolaborasi Menghempang "Bisnis Haram" Narkoba, Programtersebut dinilai sebagai langkah konkret dan inovatif, yang tidak hanyamendukung efisiensi einergi dan penurunan emisi karbon, tetapi juga memberikandampak langsung dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta meningkatkankesejahteraan masyarakat setempat secara inklusif.
Dalamkesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Sumut, Dr. Sutarto, M.Si, menyampaikan, DPRDsiap menjadi mitra strategis dalam memastikan keberhasilan PRKBI di SumateraUtara.
"DPRDmendukung penuh program LCDI melalui tiga fungsi utama kami: regulasi,penganggaran, dan pengawasan. Inisiatif Perda Ekonomi Hijau sedang kami dorong,dan kami memastikan alokasi anggaran dalam
APBD 2027, berpihak pada programprioritas PRKBI. Selain itu, pengawasan akan kami lakukan secara transparan,agar implementasi benar-benar terukur dan tepat sasaran," tegasnya.
KetuaBapemperda DPRD Sumut, Dharma Putra Rangkuti, menyoroti persoalan sampah,sebagai isu mendesak yang perlu segera ditangani melalui kebijakan daerah. Iajuga menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif, termasukmelalui mekanisme carbon trading, untuk mendukung keberlanjutan program PRKBI.
Baca Juga: Dua Petenismeja Pa/Pi U15 Dari Labuhanbatu Lolos Ke Kejurnas Tenis Meja Kelompok Umur & Umum 2026 di Jakarta "Pengelolaansampah harus menjadi prioritas, dan pendanaan inovatif seperti perdagangankarbon dapat menjadi solusi nyata," ujarnya.
Senadadengan pernyataan Dharma Putra Rangkuti, anggota Komisi B DPRD Sumut, DediIskandar menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Bank Sampah, implementasiPRKBI di sektor pertanian dan perkebunan, serta pencarian pendanaan alternatif,baik dari pemerintah pusat maupun mitra donor internasional.
"Kitaperlu belajar dari daerah yang telah menetapkan Perda Ekonomi Hijau danmemperoleh pendanaan hijau. Selain itu, konsultasi dengan Bappenas menjadilangkah penting untuk memperkuat arah kebijakan di Sumatera Utara," ujar Dedi.
MewakiliKomisi C, Anita Lubis juga mendukung penuh penguatan Impelemnatasi PRKBI inimelaluia APBD tahun 2027. "Kita siap mendukung dan mendorong agar kegiatanPRKBI ini masuk dalam APBD. Dan mengapresiasi pembangunan PATS di Samosir, yangharapannya ini dapat di kembangkan di kab/kota lain di Sumut yang sangatmembutuhkan seperti di Serdang Bedagai dan Deli Serdang.
Baca Juga: Launching Penyalaan Pemasangan Listrik Gratis untuk 7 Rumah Warga Kurang Mampu Audiensiini dihadiri sepuluh jajaran DPRD Sumatera Utara, antara lain Dr. Sutarto, M.Siselaku Wakil Ketua DPRD, Dharma Putra Rangkuti Ketua Bapemperda sekaligusanggota Banggar, Roni Reynaldo Situmorang Ketua Komisi C, Budi SekretarisKomisi C, Anita Lubis Wakil Ketua Komisi C, serta anggota Komisi C PalachetaSubies Subianto, Hizkia Reinhard Matondang, Syahrul Efendi, dan M. Faisal,serta anggota Komisi B Dedi Iskandar.
DariBapperida Sumut, hadir Andriadi yang juga memberikan sambutan dandidmapingi Roni Hasibuan. Sedangkan dari LCDI Sumut, hadir Agus Marwanyang memberikan sambutan pengantar, serta Prof. Ahmad Fauzi sebagai narasumberdan Prof. R. Hamdani Harahap sebagai moderator, sehingga diskusi berlangsungkonstruktif dengan melibatkan unsur legislatif, eksekutif dan mbangunan.
Audiensiini menjadi momentum penting, dalam memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintahdaerah, dan mitra pembangunan untuk memastikan Sumatera Utara berkontribusinyata terhadap target nasional, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 51,51%pada 2045 dan pencapaian Net Zero Emissions pada 2060.
ProgramLCDI merupakan hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas denganPemerintah Inggris melalui UK FCDO. Fokus utama program ini mencakup penyusunanperencanaan PRKBI, penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah, pelaksanaankajian PRKBI, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melalui platformAKSARA, serta piloting implementasi PRKBI di daerah
Baca Juga: Pemprov Sumut Tegaskan P-APBD 2026 Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat