MATATELINGA, Sumut:KantorStaf Presiden bersama PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya),Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, sertaKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahaspenyelesaian sejumlah kendala dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)Ruas Binjai–Langsa pada Senin (21/09/2026). Pertemuan ini bertujuan memastikanpembangunan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kesiapan operasional ruastol tersebut. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam melanjutkanpembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antardaerah.
Pertemuandihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman; Gubernur SumatraUtara Bobby Nasution; Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar DwiWishnuwardhani; Tenaga Ahli Utama Bidang Infrastruktur dan Agraria/PertanahanArmindo Dos Santos Soares; Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktursekaligus Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum DedyGunawan; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan TriasWiriahadi; serta Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Anak Buah Nusron Wahid usai Sita Rp100 Miliar dari Bupati Kebumen Salahsatu pembahasan utama ialah penyelesaian pengadaan tanah pada koridorBinjai–Pangkalan Brandan, khususnya di lokasi akses Pangkalan Brandan.Penyelesaian aspek tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar pekerjaankonstruksi dapat dilaksanakan secara optimal sesuai kaidah teknis dan ketentuanyang berlaku.
Dalamkesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman mendorongagar JTTS Ruas Binjai–Langsa, khususnya koridor Binjai–Pangkalan Brandan, dapatmemenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol sebelum periode libur Natal 2026 danTahun Baru 2027. Hal ini penting untuk
memastikankeamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan pengguna jalan.
Baca Juga: Hutama Karya Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Regional Sumbagut Maksimalkan Kenyamanan Pemudik Selainmembahas koridor Binjai–Pangkalan Brandan, Kementerian Pekerjaan Umum melaluiPlt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur turut memohon dukungan KepalaStaf Kepresidenan
terhadapkelanjutan pembangunan ruas Pangkalan Brandan–Langsa. Dukungan lintaskementerian dan
lembagadiperlukan agar berbagai aspek pembangunan dapat ditindaklanjuti secaraterpadu.
Baca Juga: Komisi II DPR RI: Fokus Saja Pada HGU dan HGB, Tidak Menyasar Tanah Hak Milik DirekturOperasi III Hutama Karya Iwan Hermawan, menyampaikan bahwa Hutama Karya terusberkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untukmenangani berbagai kendala di lapangan, termasuk aspek administrasi danpengadaan tanah. "Terkait kondisi di lokasi akses Pangkalan Brandan, kami terusberkoordinasi dengan seluruh pihak
terkait.Dukungan dan sinergi antar-pemangku kepentingan diperlukan agar penyelesaiankonstruksi di
lokasitersebut dapat kami laksanakan sesuai kaidah teknis dan ketentuan yangberlaku," ujar Iwan.
Baca Juga: Kebakaran Gedung Humas Kementerian ATR/BPN, Diduga Api dari Laptop JalanTol Binjai–Langsa direncanakan memiliki panjang sekitar 130,7 kilometer danterbagi menjadi lima seksi, yakni Seksi 1 Binjai–Stabat, Seksi 2 Stabat–TanjungPura, Seksi 3 Tanjung Pura–Pangkalan Brandan, Seksi 4 Pangkalan Brandan–KualaSimpang, serta Seksi 5 Kuala Simpang–Langsa. Dari keseluruhan koridor tersebut,sekitar 57,5 kilometer hingga Pangkalan Brandan telah beroperasi.
Sementaraitu, pembangunan menuju Kuala Simpang dan Langsa terus dipersiapkan untukmelanjutkan konektivitas JTTS dari Sumatra Utara menuju Aceh. Apabila telahtersambung hingga Langsa, jalan tol ini akan memperkuat integrasi jaringantransportasi di wilayah utara Pulau Sumatera. Kehadirannya diharapkan dapatmeningkatkan efisiensi waktu
Baca Juga: Tindak Tegas Mafia Tanah, Kajati Sulsel Agus Salim Dapat Pin Emas Dari Kementerian ATR/BPN perjalanan,memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, sekaligusmembuka akses yang lebih luas menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi di sepanjangkoridor Sumatera Utara–Aceh. Kelanjutan pembangunan ruas ini turut mendukungAsta Cita pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi antardaerah.
rel
Baca Juga: dr Susanti Rapat Pleno RDTR Kementerian ATR/BPN di Pulau Bintan Kepri