MATATELINGA, Rantauprapat:PemerintahKabupaten Labuhanbatu tingkatkan pengawasan pelayanan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),melalui tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Ketua TimSatgas Percepatan Program MBG, yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab)Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan SH MH, Melalui Sekretaris Tim, Khairul Fahmi SH,menyampaikan ini secara khusus kepada media online https://matatelinga.com.
"Bentukpengawasan itu, diantaranya menurunkan tim kemasing-masing dapur SPPG,melakukan monitoring dan evaluasi", ucap Khairul Fahmi - sehari-hari yamenjabat Kepala Dinas Pangan Kabupaten
Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.
Katanya,monitoring dan evaluasi itu, dilakukan dalam rangka pemeriksaan lapanganmengacu pada 14 persyaratan baku, guna memastikan setiap unit pelayananmemenuhi standar yang telah ditetapkan Badan Gizil Nasional (BGN).
Baca Juga: Lima Dapur SPPG Di Labuhanbatu Yang Menerima Suspend Khusus Dari BGN, Sudah Beroperasi Kembali SekretarisTim Percepatan Program
MBG Labuhanbatu, Khairul Fahmi menyampaikan,ketepatan pemeriksaan menjadi faktor penting dalam mencegah ketidaksesuaianadministrasi maupun kondisi fasilitas di lapangan.
"TimSatgas Percepatan Program MBG Labuhanbatu, menjadwalkan dalam waktu dekatrencana monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan", ucapnya.
MenurutFahmi, saat melakukan monitoring dan evaluasi, tim akan mencocokkan setiapdaftar periksa dengan kondisi faktual. Dengan demikian, hasil monitoring danevaluasi tisekadar memenuhi kelengkapan dokumen, tetapi benar-benarmencerminkan kesiapan operasional dapur SPPG.
"Kamiberharap semua tim bisa melaksanakan tugas dengan baik,.untuk menghindarijangan sampai hasil monitoring dan evaluasi tidak akurat", tambahnya.
Baca Juga: Turnamen Catur Antar Pelajar SMP / MTs dan SMA / SMK / MA Se Labuhanbatu Berakhir Dijelaskannya,pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini,
melibatkan Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Labuhanbatu.
KhairulFahmi menyebutkan, kegiatan monitoring dan evaluasi ini, merupakan kegiataninspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. "Hal ini merupakantindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai kelayakan operasionalSPPG,", imbuhnya. (Yasmir)
Baca Juga: Kena" TR Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP/2026 Tanggal 2 Oktober 2026