MEDAN - Matatelinga, "Dari 151 Kelurahan yang ada di Kota Medan, sebanyak 12Kelurahan tercatat sebagai kelurahan rawan pangan, angka ini sudah terjadi penurunan, dimana pada tahun2010 ada sebanyak 14 Kelurahan yang mengalami rawan pangan,"ujar Emilia dalam rapattersebut. Dimana lanjutnya sesuai petunjuk dan arahan dari KementrianPertanian, kreteria rumah tangga rawan pangan antara lain kelurahan yang memiliki anggka kemiskinan lebihatau sama dengan 20 persen dari jumlah penduduknya. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014,Sebanyak 12 Kelurahan di Kota Medan masuk kategori rawan pangan, dengan kreteria rumahtangga rawan pangan antara lain kelurahan yang memiliki anggka kemiskinan diatas 20 persen darijumlah penduduknya.Hal ini diungkap Kepada Badan Ketahanan Pangan (BKP) KotaMedan Emilia Lubis dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggugjawaban (LKPj)Walikota Medan Akhir Tahun 2014 di ruang baban anggaran (Banggar) DPRD Lantai II gedung DPRD JalanKapten Maulana Lubis Medan Rabu (8/4). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus LKPj HT Bahrumsyah SHtersebut, Emilia Lubis juga mengungkapkan, untuk lebih mengurangi angka rawan pangan ini, pihaknyaterus melakukan pembinaan dengan menghimpun kerjasama kepada Satuan Kerja Parangkat Daerah(SKPD) terkait. "Kita terus berupaya agar angka rawan pangan ini bisaterus ditekan dengan menghimpun kerjasa kepada SKPD terkiat, seperti memberi bantuan-bantuan, memasarkan produksebagai upaya melakukan peningkatan taraf hidup mereka"ujarnya seraya menambahkanmayoritas kelurahan rawan tangan terdapat di kawasan Medan Utara. Menyikapi pernyataan Kepala BKP tersebut, anggota PansusLKPj Rajudin Sagala mengatakan, perlu adanya pendataan secara lebih akuran dan konfrehensif,sehingga bisa lebih dipertanggungjawankan. "Saya pikir tidak hanya 12 Kelurahan ini saja yangterjadi kekurangan pangan, bahkan tidak tertutup kemungkinan setiap kelurahan yang ada di Kota Medan mengamalirawan pangan, cuma mungkin berpencar di setiap lingkungan,"ujarnya. Jadi kalau asumsi yang diperoleh berdasarkan data BPS jelasini tidak akurat, sebab data ini sendiri tidak pernah diperbaharui, untuk itu Politisi Partai KeadilanSejahtera (PKS) yang duduk di Komisi C ini minta pendataan yang lebih akurat. Karenannya Pemerintah Kota (Pemko) melalui BKP Kota Medanmelakukan pendataan yang sesungguhnya, sehingga kedepan masyarakat Kota Medan memiliki data akurattentang keluarga miskin. Sebab pihak BKP sendiri sampai saat ini tidak punya data,mereka hanya mengandalkan data dari BPS, sehingga ini tidak akurat ada yang sudah meninggal, ada yangsudah pindah ke daeran lain tapi masih terdata keluarga miskin. Sehingga Rajudin menilai BKP belum bekerja secara maksimal,mereka hanya hanya mengandalkan BPS yang akurasinya belum bisa dijamin, karenanya BKP harus turunkelapangan melakukan pendataan secara akurat,sekaligus pengawasan, ungkapRajudin. Adapun kelurahan yang memiliki Kepala Keluarga (KK) miskinadalah Kelurahan Belawan Bahagia, Belawan Bahari, Belawan-I, Belawan II, Bagan Deli, Pulau Sicanang(Medan Belawan), Kelurahan Terjun, Paya Pasir, Labuhan Deli (Medan Marelan), dan Kelurahan PekanLabuhan, Nelayan Indah(Mt)