Matatelinga.com, Sekretaris Nasional (Seknas) Serikat Boemi Poetera, Ir. H.Abdullah Rasyid, ME., meresmikan Posko Perjuangan Boemi Poetera di Stabat,Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Minggu (31/5/2015). Posko ini didedikasikansebagai pusat pergerakan untuk menghentikan alihfungsi lahan mangrove.
“Selain menjadi pusat pergerakan untuk menghentikanalihfungsi lahan mangrove yang telah menyengsarakan masyarakat pantai, poskoini juga merupakan simbol kebangkitan kaum bumi putra. Selanjutnya,bergandengan dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Pembangunan dan beberapaelemen gerakan lainnya, secara paralel kita akan dirikan posko-posko di kawasanpantai,” ujar Rasyid kepada wartawan, usai peresmian posko.
Rasyid datang ke Stabat bersama rombongan aktivis dari Medan,di antaranya Koordinator Provinsi (Korprov) Serikat Boemi Poetera RobertSitumorang, Ketua Sekber Pembangunan Sumut Indra Gunawan dan aktivis lingkunganRulyanto Gondrong. Rombongan disambut Koordinator Daerah (Korda) Serikat BoemiPoetera Rismandianto Karokaro, Ketua Sekber Pembangunan Langkat Rahmad Rinaldidan kalangan masyarakat yang bermukim di garis pantai Kabupaten Langkat.
“Kami amat berharap adinda Risman dan adinda Rinaldi dapatmemberi ruh pergerakan pada posko yang kita dirikan ini. Begitupula dengangenerasi-generasi muda bumi putra yang berhimpun di Serikat Boemi Poetera danSekber Pembangunan Langkat. Alhamdulillah, saudara-saudara bumi putra yangberkehidupan di kawasan pantai telah bertekad bangkit menghentikan alihfungsilahan mangrove, jaga semangat ini,” tegas Rasyid dalam amanatnya saatperesmian.
Sementara itu Risman mengaku akan menggerakkan segenappotensi untuk melawan ketidakadilan yang dirasakan kaum bumi putra. Dalamkesempatan tersebut, dia juga menyerahkan berkas berisikan fakta temuanmengenai kasus alihfungsi lahan mangrove dan luncuran Program Keluarga Harapan(PKH) di Langkat.
“Mengenai alihfungsi lahan mangrove, pada berkas tersebut adafakta-fakta terbaru yang kami peroleh di lapangan. Mengenai PKH, juga detailkami ungkap mengenai proses rekrutmen pendamping yang menyalahi aturan. Selainprosesnya tidak transparan, kami menemukan ada pendamping yang terlibat partaipolitik dan memangku jabatan lain. Jelas ini melanggar aturan dan karenanyakami khawatir program PKH ke depan akan menjadi ajang kepentingan,” ujar Rismandidampingi Rinaldi, yang berharap perjuangan warga Langkat bisa segera menjadipembahasan tingkat nasional lewat tangan Abdullah Rasyid.
Sekadar diketahui, persoalan alihfungsi lahan mangrove saatini telah melanda garis pantai Sumatera bahkan pulau-pulau lain di Indonesia.Serikat Boemi Poetera sendiri telah mengutus Tengku Zainuddin melakukanpenelitian di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Beberapabulan lalu hasil penelitian itu pun telah dirilis pada jurnal ilmiahUniversitas Negeri Medan (Unimed).
Dalam penelitiannya, Tengku Zainuddin mengungkap bahwaalihfungsi lahan mangrove di Perlis telah mengakibatkan perubahan struktursosial dan hilangnya budaya berburu madu hutan mangrove. Perubahan struktursosial tampak kasat mata, lantaran masyarakat setempat tak lagi bisa menafkahikeluarga dengan mencari kepiting, udang dan kerang di garis pantai Perlis.Biota pantai itu berbiak hanya bila hutan mangrove masih terjaga.
“Sekarang, mangrove di desa kami sudah tipis (baca; hampirmusnah) berganti sawit. Semakin hajab sudah kami,” ungkap Erpan, salah seorangwarga Perlis yang menyaksikan peresmian Posko Perjuangan Boemi Poetera diStabat.
Serikat Boemi Poetera juga telah menggelar focus group discussion(FGD) di Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU), 29 Januari 2015, untuk mencaripola efektif menghentikan alihfungsi lahan mangrove di Sumatera Utara. Masius PNainggolan, utusan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut, yang hadir dalam FGDmengungkap dari sekitar 400 ribu hektare hutan mangrove di Sumut, saat inihanya tersisa sekitar 38 ribu hektare. Dan, sebagian besarnya terdapat diLangkat dan Deliserdang.
(Mt/Rel)