Matatelinga.com, Delapan Fraksi di DPRD Medan yakni PDIP, Golkar, Gerindra,Demokrat, PAN, Hanura, PPP dan Partai Nasional (Panas) menerima dan menyetujui Ranperdatentang laporan pertangungjawaban (LPj) Walikota Medan atas pelaksanaan APBD Tahun2014. Sedangkan satu Fraksi yakni PKS menerima dengan catatan. Persetujuan tersebut disampaikan melalui rapatparipurna DPRD Medan yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingiWakil Ketua Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga serta anggota dewan di ruang paripurnakantor DPRD Medan, Kamis (23/7/2015). Dalam rapat paripurna yang juga dihadiriWalikota Medan Drs Dzulmi Eldin dan Sekda Syaiful Bahri dan seluruh Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan. Masing masing Fraksi memberikan rekomendasidalam upaya peningkatan pendapatan dan memaksimalkan kinerja SKPD. Seperti Fraksi Persatuan Nasional yangdisampaikan Beston Sinaga menerima dan sekaligus merekomendasikan supayadilakukan evaluasi dan pengawasan kontiniu terhadap PD Pasar, PD Pembangunandan PD RPH baik masalah manajemen dan permodalan guna meningkatkan kontribusiterhadap pembangunan kota Medan. Sama halnya pendapatan dari retribusi parkirdan reklame dinilai belum optimal. Fraksi Panas menyampaikan terkaitpembahasan LPj yang belum maksimal, sehingga ke depan para SKPD diharuskanmenyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Bahkan Dokumen hasil audit BPKterhadap laporan keuangan Pemko Medan supaya ikut diserahkan ke DPRD Medan. Masih dalam pendapat Fraksi Panas, juga menyorotikeberadaan warnet di kota Medan yang beroperasi 24 jam di kota Medan. Sehinggakondisi demikian kerap digunakan sebagai tempat nongkrong para penjahat bahkantempat bolos anak sekolah. Begitu juga dengan keberadaan rumah susun di kayuputih Kel Tj Mulia saat ini dikeluhkan para penghuni karena kondisirusak.bocor. Sama halnya dengan Fraksi PPP yangdisampaikan Zulkifli Lubis menyampaikan agar program pendidikan dikota Medan haruslebih utama dari segalanya. PPP berpendapat tidak ingin mendengar ada istilah “AlifZaidah” yakni ada tak menambah, tidak ada juga tak mengurangi. Oleh karenanyaprogram pendidikan harus benar benar teruji dan terukur sesuai tujuan dan kompetensi yang dimiliki.Begitu juga masalah kutipan yangdilakukan pihak sekolah. Pemko Medan harus memberikan sikap tegas dankonsekuensi karena hal tersebut diharamkan. Selain pendidikan, masalah kesehatanjuga dinilai sangat penting dan merupakan indikator kesejahteraan dan kelangsunganhidup masyarakat. Untuk itu, pelayanan seperti etiksa dan tatakrama tenagamedis harus ditingkatkan. Bahkan jangan sampai terjadi diskriminasi perbedaan pelayanankepada pasien miskin dan kaya. (Mt)