Matatelinga.com, Kalangan DPRD Medan merasa kecewa atas notajawaban Walikota Medan atas pemandangan umum DPRD Medan tentang perubahan APBDPemko Medan Tahun 2015 pada sidang paripurna dewan, Selasa (18/8/2015). Merekamenilai jawaban Walikota Medan klasik dan normatif bahkan akal akalan. Penilaian itu disampaikan juru bicara anggotaDPRD Medan Fraksi Demokrat Parlaungan Simangunsong ST usai mendengar jawabanWalikota Medan. “Jawaban Walikota sangat normatir, tidak memberikan jawaban secarajelas bahkan mengambang dan asal asalan”, ujar Parlaungan. Seperti, kata Parlaungan, FraksiDemokrat menyoroti dan mempertanyakan parameter yang digunakan Pemko Medanmenentukan jumlah dan sasaran penerima bantuan hibah yang melonjak dua kalilipat dari tahun yang lalu. Dimana setelah perubahan sebesar Rp 120 Miliar,Sedangkan tahun lalu hanya 69 miliar dan terealisasi hanya Rp 35 miliar. Begitu juga masalah retribusi parkir tepijalan dan pajak parkir yang dinilai mengalamai kebocoran cukup tinggi, dinilaitidak ditanggapi serius oleh Pemko Medan. Sama halnya dengan kebocoran PAD dariretribusi reklame, Pemko Medan hanya menjawab “akan” diambil tindakan. “Jawaban akan kan tidak menentukan sikap tegas. Seharusnyamusti diambil tindakan tegas, karena sifatnya urgen”, tambah Parlaungan. Ditambahkan, kondisi reklame di Medancukup kronis, PAD minim sementara kota Medan menjadi hutan reklame. “Kitasangat menyayangkan realisasi target PAD dari reklame pada tahun 2014 hanya Rp17 miliar dari Rp 59 miliar. Sedangkan pada tahun ini (2015) realisasi semesterI hanya Rp 5 Rp miliar dari target Rp 75 miliar”, papar politisi Demokrat ini. Tanggapan kritis juga disampaikan jurubicara Fraksi Persatuan Nasional (Panas) Ir Maruli Tua Tarigan, menurutnyajawaban walikota Medan terkait pemandangan umumj yang disampaikan DPRD Medan tidakmendapat respon positif. Seharusnya kata Maruli, Pemko Medanmemberikan jawaba yang dapat diterima akal sehat dan memberikan jaminan yangpasti. “Kita memberikan kritik dan murni untuk memperbaiki dan mencari solusiyang terbaik”, sambung Maruli. Maruli menilai, Pemko Medan selalu lempar tanggungjawab. Seharusnya perludilakukan evaluasi besar besaran secara bersama sama antara eksekutif dan legislatifterhadap SKPD di jajaran Pemko Medan. “Jika karena minimnya SDM atau kelalaiankerja kepala dinas harus dievaluasi dengan benar. Kita tidak setuju jika nantinyapada akhir tahun terjadi sisa penggunaan anggaran (silpa) karena lemahnyakinerja SKPD”, ujarMaruli Tua. Ditambahkan, Pemko Medan melalui SKPDharus mampu menjalankan kebijakan dengan skala prioritas. “Tentu skalaprioritas harus menyentuh masyarakat banyak seperti infrastruktur, kesehatandan pendidikan. Hal yang ini tidak boleh dikesampingkan”, terang politisiNasional Demokrat (Nasdem) ini.(Mt)