Matatelinga.com, Pelaksana Tugas Gubsu TengkuErry Nuradi didampingi Sekda Provsu H Hasban Ritonga menyerahkan surat keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Harian(Plh) kepada 1 daerah lagi yang habis masa periodesasinya bulan September2015.
Kali ini surat penunjukan tersebut diserahkan kepada Plt Sekda KabupatenSamosir Tombor Simbolon. Prosesi penyerahan dilakukan di ruang kerja Plt Gubsu Lantai IX,Kantor Gubsu, Rabu (16/9/2015).Dengan begitu, Kementerian Dalam Negeri telah menunjuk sebelasPelaksana Harian (Plh) bupati/ walikota yang habis periode di Sumut.Setelah sebelumnya SK Plh diserahkan kepada Sekda Kota Medan, SekdaKabupaten Serdang Bedagai, Sekda Kabupaten Toba Samosir (Tobasa),Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sekda Kota Binjai, Sekda KabupatenLabuhan Batu dan Sekda Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan,Kabupaten Pakpak Bharat dan Kota Sibolga.
Seperti diketahui 23 kabupaten dan kota di Sumut akan melaksanakanPilkada langsung serentak pada 9 Desember mendatang. Di mana 14 kab/kotaberakhir di 2015, dan 9 daerah lain berakhir di semester pertama 2016mendatang. Hingga akhir tahun ini ada tiga kabupaten lagi yang akan habismasa periodesasinya yaitu Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun danLabuhan Batu Utara untuk kemudian dihunjuk pejabat sementara.
Dalam kesempatan tersebut, HT Erry Nuradi menyerahkan SK Plh Bupati Samosirkepada Plt Sekda Kabupaten Samosir yang juga menjabat sebagai kepala BKDKabupaten Samosir Tombor Simbolon. Dia menekankan kepada para Plh Bupati agar ikutmengawal pelaksanaan pilkada dan memastikan tidak ada PNS yang terlibat dukungmendukung salah satu pasangan calon bupati.Para pelaksana harian bupati/walikota dihunjuk untuk menghindarikekosongan kekuasaan sebelum dihunjuk Pelaksana Tugas (Plt) oleh MenteriDalam Negeri berdasar usulan Gubernur Sumatera Utara.Sebelum penyerahan SK, Plt Gubsu Erry Nuradi menekankan bahwa penunjukanSK Plh itu karena memang periodesasi kepala daerah sebelumnya sudahhabis. Namun karena belum ada penetapan Penjabat (Pj) kepala daerah, makaditunjuk terlebih dulu Plh untuk menjalankan roda organisasikepemerintahan.
“Untuk menghindari kekosonganpimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah Samosir, diminta kepada Sekdadaerah melaksanakan tugas sehari-hari sampai dengan adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut, karena roda pemerintahan tidak bisa berhentisemenitpun. Untuk kabupaten Samosir karena Sekda Samosir ikut dalam pilkada,maka Plt Sekdakab Samosir yang ditunjuk sebagai Plh Bupati," sebutnya.
Dia mengingatkan, denganpengangkatan Sekda sebagai pelaksana harian, maka tidak ada alasan daerah itumelalaikan tugas dan tanggungjawabnya. Karena, dalam melaksanakan tugas danwewenang,Plh hanya menjalankan tugas-tugas rutin. Sedangkan, hal-hal yangbersifat strategis harus dikoordinasikan kepada Pemprov Sumut. "Bilaada hal-hal yang masih memerlukan saran dari pemerintah pusat, Pemprovsu akanberkoordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini DirjenOtda," ujar Plt Gubsu.
Pesan lainnya, Erry mengingatkan,pelaksana harian terus merangkul semua komponen, baik pemerintahan,masyarakat dan terutama dari legislatif agar jalannya roda pemerintahan didapat berjalan baik. "Rangkul semua komponen dan jaga kekompakan demikekondusifan daerah. Termasuk bagaimana tetap menjaga netralitas PNS dalamPilkada," tegasnya.
Sementara itu, pelaksana harianBupati Samosir Tombor Simbolon menyatakan kesiapannya sebagai pelaksanaan harian bupati Samosir dan akan berupaya sebaik mungkin menjalankan amanah dan tugas yang diberikan . "Saya akan berusaha melaksanakantugas yang diamanahkan sesuai dengan aturan yang ada," ucapnya.
Soal Netralitas PNS di jajaranpemerintah Kabupaten Samosir dirinya selalu menghimbau kepada PNS di jajaranpemerintah kabupaten Samosir bersifat Netral. "Setiap saya memimpin apel,saya selalu menghimbau agar seluruh PNS di jajaran pemerintah Kabupaten Samosiruntuk bersifat netral," ucapnya.
(Mtc)