Matatelinga.com, Pengadaan barang dan jasadi PDAM Tirtanadi hingga kini terkesan masih rentan dipengaruhi praktik KorupsiKolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satunya adalah proyek pelayanan pengaduanpelanggan (call centre) yang menelan anggaran uang rakyat hingga ratusan juta.
Proyek itu selain berjalan tanpa tender, juga disebut-sebut tanpa melalui suratperintah kerja (SPK). “Informasi yang diperoleh sejumlah peralatan call centreterlebih dahulu masuk sebelum ada SPK. Jika ini terjadi tentu sangat menyalahidan bisa menjadi temuan hukum,” kata Ketua Komisi C DPRD Sumut, Muchrid (Choki)Nasution, kemarin.Politisi Partai Golkar ini mengaku mendapat informasi peralatan call centresudah lebih dua bulan lalu masuk baru kemudian ditunjuk SPK, bahkan masuknyatidak melalui bagian penerimaan barang di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu.“Jika ini terjadi, tentu kita yakin pengadaan call centre merupakan proyek‘akal-akalan’. Kalau memang prosesnya boleh seperti itu tentu banyak perusahaanakan melakukan hal serupa,” kata Choki.Komplek CBDSelain proyek call center Choki juga menyatakan prihatin dengan sejumlah dugaanpenyimpangan lainnya di PDAM Tirtanadi yang diperolehnya berdasarkan informasimasyarakat.Untuk itu, kata dia Komisi C DPRD Sumut segera memanggil pihak Direksi PDAMTirtanadi terkait berbagai persoalan tersebut, hal lainnya juga tentangpengadaan instalasi pipa di kawasan Komplek Central Business District (CBD)Polonia.“Kita akan pertanyakan kemana pipa lama sebelum diganti dengan pipa yang baru,”beber Choki.Dewan juga, sebut dia akan meminta penjelasan mengenai pengalokasian anggaranuntuk pembuatan pipa di komplek pertokoan mewah tersebut.“Komisi C akan mempertanyakan apakah dana pemasangan pipa menggunakan anggaranPDAM Tirtanadi atau ditanggung oleh pihak CBD,” sebut Choki.Menurutnya DPRD Sumut sangat berkeinginan agar BUMD yang dipimpin DirekturUtama Sutedi Raharjo itu kedepan bisa berjalan optimal dengan kinerjayang profesional hingga mampu memberi kontribusi besar terhadap masyarakatSumut.Menyikap indikasi penyimpangan sejumlah proyek kegiatan di PDAM Tirtanadi organisasi Masyarakat (Ormas) SAKTI meminta Komisi C DPRD Sumatera Utara seriusmenyikapi dugaan pelanggaran hukum tersebut.“Wakil rakyat di DPRD Sumut jangan cuma pandai berkomentar saja terkaitsejumlah persoalan yang terjadi di instansi itu, nanti malah negatif kesannya.Legislatif secara kelembagaan harus segera memanggil dan meminta klarifikasiDirut Tirtanadi,” kata Ketua Ormas SAKTI Tongam Siregar.Apalagi, sebut Tongam jika persoalan itu benar terjadi, kegiatan yang dilakukanpihak PDAM Tirtanadi sudah melanggar prosedur hukum, sehingga harus segeradigelar rapat gabungan Komisi A dan C DPRD Sumut, dengan turut menghadirkanKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).“Jika temuan itu terbukti, DPRD Sumut harus merekomendasikannya ke proseshukum. Kita juga minta aparat bergerak cepat,” tegasnya.
(Mtc/rel)