Matatelinga.com, Sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati, Jumat (11/12/2015) Komisi B DPRD Kota Medan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan tentang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan 2016. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar, tidak hadir dengan alasan ke Jakarta.Menyikapi hal ini, anggota Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH, menilai Dinas Pendidikan telah melecehkan lembaga dewan. "Jangankan Kadis, staf yang lain juga tidak hadir dalam pertemuan ini," kesal Bahrumsyah kepada wartawan di DPRD Medan.Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, ketidakhadiran Kadisdik berikut staf dalam rapat pembahasan RAPBD menunjukkan ketidakseriusan dan ketidakmampuan, Marasutan, dalam mengelola ataupun memanajerial SKPD terkait. "Pj Walikota sendiri saja bisa membatalkan jadwal kegiatannya yang diluar demi untuk RAPBD ini, karena jadwal kita sudah jauh-jauh hari. Kok bisa-bisanya, Kadis seperti ini," tanya Bahrumsyah.Padahal, kata Bendahara Fraksi PAN ini, APBD ini merupakan ruhnya masing-masing SKPD di Pemko Medan dalam menyusun dan melaksanakan program 2016, apalagi Disdik. Sebab, kata Bahrumsyah, persoalan di Disdik sudah krusial dan kompleks.Seperti, terang Bahrumsyah, pada APBD 2015 banyak anggaran yang tidak cair, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 yang dilaksanakan 2015 dengan alasan proses administrasi, dana BOS yang tidak bisa ditanggungjawabi pihak sekolah serta uang buku yang dikutip pihak sekolah, padahal sudah ada dana BOS. "Persoalan-persoalan ini kan butuh klarifikasi agar kedepannya dapat diperbaiki," sebutnya.Namun, sambung Bahrumsyah, dengan ketidakhadiran Disdik untuk membahas APBD 2016 bersama Komisi B, membuktikan kalau Kadisdik belum mampu mengelola SKPD yang dipimpinnya, karena tidak tahu apa yang mau dikerjakan. "Sebenarnya, Marasutan itu orang baik, tapi dia belum mampu memanejerial SKPD yang dipimpinnya. Artinya, beliau itu belum mampu mengelola SKPD sekelas kota metropolitan," katanya.Karenanya, anggota DPRD daro Dapil V ini meminta baik Pj Walikota maupun Walikota defenitif nantinya agar mengevaluasi Kadisdik. "Kalau dulu rekomendasi evaluasi yang kita keluarkan, masih kita toleransi karena kita masih memberi kesempatan. Tapi sekarang sudah tidak bisa, karena kalau tetap dipertahankan, pendidikan akan hancur. Sudahlah, jangan lagi menegakkan benang basah," akunya.
(Mtc)