Matatelinga.com, Menteri Dalam NegeriTjahyo Kumolo mengingatkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuktahun anggaran 2017 dilakukan dengan penajaman, evaluasi dan skalaprioritas. Hal itu menghindari tidakterserapnya anggaran sebagaiaman yang terjadi pada Tahun Anggaran 2015 hinggamencapai Rp 420 triliyun.
Penegasan itu disampaikan TjahyoKumolo di hadapan Forum Musrenbang Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung diHotel Grand Angkasa, Medan, Jumat (1/4/2016). Hadir dalam kesempatan tersebut PltGubsu H T Erry Nuradi, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung GedeNgurah Puspayoga, para bupati/walikota se Sumatera Utara, FKPD Provsu,DPRD, akademisi dan lain sebagainya.
“Saya tegaskan forum Musrenbangini adalah bagian dari tahapan perencanaan yang memutuskan penganggaranbagaimana, skema anggaran bagaimana dan pelaksanaannya bagaimana,” katanya.Dikatakan Tjahyo Musrenbang 2015 menjadi pelajaran dan evaluasi dalam pelaksanaanMusrenbang tahun 2017. “Musrenbang tahun 2015 cukup bagus, namun menimbulkanpertanyaan. Pertumbuhan ekonomi harusnya bisa lebih tinggi, kesejahteraan dapatlebih meningkat. Namun anggaran 2015 tidak terserap mencapai Rp 420 triliyun,”kata Tjahyo. Dia mengungkapkan andaisaja perencanaan yang lalu bisa lebih baik, tentu anggaran bisa digelontorkandengan baik.
“Semoga dalam forum Musrenbangyang diawali dengan Musrenbang di beberapa wilayah, ada kesepakatan, penajaman,evaluasi dan skala prioritas dalam tataran pemerintah baik provinsi dankabupaten/kota. Dalam pertengahan tahun ini ada Musrenbangnas yang akan mengakselerasikanusulan daerah,” ujar Tjahyo.
Tjahyo menekankan Kemendagriadalah poros pemerintahan, semua pemerintahan menurutnya harus tegak lurusdengan kebijakan presiden. Pemerintah Daerah tegasnya tidak boleh menyimpangdari nawa cita.
Tjahyo mengatakan pokokpermasalahan dalam pengelolaan APBD diantaranya ketidakselerasan dokumenperencanaan dengan APBD. “Belum transparan, masyarakat dan pers belum melihat dantahapan penyusunan tidak seluruhnya dilalui. Besaran anggaran juga belum sesuaidari standar yang ada. Memecahkan paket pekerjaan, proses penyusunan perubahanapbd yang banyak tidak sesuai aturan,” kata Tjahyo.
Sementara itu, Plt Gubsu H T ErryNuradi mengajak Bupati dan Walikota seSumut menyatukan tekad fikiran dan langkah untuk meningkatkan pembangunan Sumuttahun 2017. “Sekaligus yang lebih penting meningkatkan kerjasama. Saya berharapbupati/ walikota satu barisan bersama membangun Sumut,” ujar Erry dalamsambutannya.
Erry kemudian meminta seluruhBupati/walikota se Sumut yang hadir untuk naik kepanggung mendampinginya. “Baruini dalam Musrenbang ini bupati/walikota paling banyak hadir. Semoga ini menjadi era baru kebangkitan Sumutmenjadi Sumut Paten,” katanya.
Kami berharap,lanjut Plt Gubsu,di bidang lain Provsu mengejar ketertinggalannya bahkan bisa menjadi yangterdepan. “Dengan dukungan semua pihak, pemerintah akan terus tingkatkanpelayanan,” katanya. Dalam kesempatan itu Plt Gubsu juga menegaskan agar tidakada lagi APBD Provinsi yang digunakan tidak sesuai tupoksi sebagaimana yangterjadi pada masa lalu. Dia mencontohkan jangan ada pembanggunan jalan setapakdengan menggunakan APBD Provinsi karena itu merupakan Tupoksi Pemkab/Pemko.
Menkop dan UKM AnakAgung Gede Ngurah Puspayoga kemudian meresmikan Pembukaan Musrenbang 2017.Dalam sambutannya Puspayoga menekankan agar Bupati/walikota segeramendelegasikan izin usaha untuk usaha mikro dan kecil ke tingkat kecamatan. Menurutnya dalam menghadapi MasyarakatEkonomi ASEAN pemerintah fokus dengan memberi bunga ringan bagi para pelakuusaha. “Selain itu meningkatkan pelatihan SDM supaya mampu tingkatkankualitas produk pelaku usaha kita,” katanya.
Dia menyebutkan pemerintahmenurunkan suku bunga KUR sebelumnya 22%, sekarang menjadi 9%. “Dua hari yang lalu pemerintah lounching KUR B yang berorientasi eksporuntuk UKM dan Mikro, ada dananya dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,”jelasnya.
(Mtc)