Matatelinga.com, Pemerintah Provinsi SumateraUtara dan Otoritas Jasa Keuangan membahas penguatan ekonomi perdesaan yang akandidorong melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Senin (16/5) diKantor Gubsu.
Pembahasan tersebut dihadiri oleh SekdaProvsu Hasban Ritonga, Kepala OJK Regional 5 Sumatera Ahmad Soekro Tratmono danjajarannya, Plh Assisten Ekbang Provsu Ibnu S Hutomo dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa Amran Uthe.
Ahmad Soekro mengungkapkankeberadaan Dana desa yang digelontorkan pemerintah diharapkan dapat mempercepatpenguatan ekonomi di tingkat desa. "Kita berharap TPAKD bisa berperan mendorong penguatan ekonomi perdesaan melalui percepatan akses keuangan di desa-desa," katanya.
Dikatakan Soekro upaya itu akandilakukan melalui Tim Percepatan AksesKeuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Utara yang sudah dilantik Plt Gubsu H T Erry Nuradipada 28 Maret lalu beranggotakan Pemerintah Provinsi, Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Sumut, Pimpinan Lembaga JasaKeuangan serta Akademisi.
Sekda Provsu Hasban Ritongamengatakan TPAKD harus berperan dalam upaya mendorong ketersediaan akseskeuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukungperekonomian daerah termasuk di pedesaan. TPAKD menurutnya harus ikut berperan mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuanganyang lebih produktif bagi masyarakat di daerah termasuk pedesaan.Sebagaimana arahan Plt Gubsu dalam pembentukan TPAKD , ujar Sekda, maka kitaperlu mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalampembangunan ekonomi daerah. “Kita perlu menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan sertamendorong optimalisasi potensi sumber dana di desa dalam rangka memperluaspenyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan Usaha MikroKecil dan Menegah (UMKM),” kata Sekda.
Untuk itu dalam waktu dekat TPAKD akanmenggelar pertemuan yang akan membahas program dan kegiatan untuk percepatanakses keuangan daerah di pedesaan dengan melibatkan kalangan industri jasakeuangan dan stakeholder lainnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa Amran Uthe dalam kesempatan itu mengakui bahwa potensi pengembangankeuangan di desa semakin meningkat dengan adanya dana desa. Karena prioritas penggunaandana desa selain untuk infrastruktur localdesa juga pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan perekonomian desa.
Tahun Anggaran 2015, Sumutmendapatkan alokasi Rp 1,4 triliun dan meningkat lebih dua kali lipat menjadi Rp3,293 triliyun pada tahun 2016. Di Sumutada 5.418 desa yang selain mendapatkan dana desa transfer dari pemerintahpusat, juga mendapatkan alokasi dana desa (ADD) dari APBD kabupaten.
Untuk tahun anggaran 2016 penyalurannyadibagi dalam dua termin yaitu 60% tahap pertama dan 40% tahap kedua. Saat inimenurutnya sudah 17 kab yang menerima dana tahap pertama.
“Di Sumut tiap desa mengelola dana bervariasi jumlahnyamulai dari Rp 600 juta sampai Rp 1 milyar per desa, yang dikelola desa dari 6 sumber. Sumber palingbesar dana desa dan dana ADD yang sumber apbd,” katanya.
Amran menjelaskan percepatanperekonomian desa akan didorong dengan pembentukan Badan Usama Milik Desa (BUMDES).“Pempov akan mendorong pembentukanBumdes, sebentar lagi Pergub akan dikeluarkansebagai payung hukumnya,” kata Amran. Melalui pembentukan Bumdes dapat bersinergi dengan LKM di desa sehingga memudahkan akses keuangan masyarakat di desa.
(Mtc)