Matatelinga.com, Plt Gubsu H T Erry Nuradi dan Menteri Koordinator BidangPolitik, Hukum dan Keamanan RI Jend TNI (Purn) Luhut Pandjaitan memimpin Rapat SinkronisasiProgram Pengembangan Danau Toba di Hotel GrandAntares, Sabtu (21/5/2016). Dalam kesempatan itu Luhut menekankan bupati se kawasanDanau Toba dan pihak terkait lainnya serius mendukung program prioritasnasional KSN Danau Toba sebagai kawasan wisata.
Hadir dalam kesempatan itu kepala daerah se Kawasan DanauToba yaitu Dairi, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Karodan Tapanuli Utara.
“Dalam beberapa pekan ini, Perpres tentang Badan OtoritaDanau Toba suda bisa ditandatangani presiden, sehingga kita bisa langsungaction, saya harap bupati harus mendukung dan memberikan masukan dalam rangkamendukung kesuksesan otorita Danau Toba,” pinta Luhut. Dia menjelaskan, Minggudepan tahapan sinkronisasi antara kementerian selesai, sehingga Kepressudah bisa disampaikan ke Setneg, dan akhir Juni mungkin presiden sudah bisatandatangani.
Dalam kesempatan itu Menkopolhukam yang juga tokohmasyarakat asal Sumut ini memaparkan upaya-upaya pihaknya dalam menciptakanstabilitas melalui peningkatan pertahanan, keamanan dan pemerataan ekonomitermasuk pengembangan KSN Danau Toba. Khusus untuk KSN Danau Toba, Luhutmengatakan nantinya aka ada tim terpadu meninjau pencemaran lingkungan di KSNDanau Toba. “Semua harus bersinergi, holistik. Kalau ada keramba, mestidihitung tingkat daya dukung. Menteri Lingkungan hidup nanti akan mengaudit KJAdi sana,” katanya.
Sementara itu, Plt Gubsu dihadapan para bupati menekankan agarsemua pihak menyadari dan tidak menyia-nyiakan momentum kebangkitan Sumut. Menurutnyasaat ini adalah momentum yang strategis bagi Sumut, mengingat besarnya dukunganpemerintah pusat untuk Sumut yaitu pada pengembangan Kawasan Strategis Nasional(KSN) Danau Toba, Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Kawasan Sei Mangkeimerupakan Prioritas Nasional untuk Pengembangan Pariwisata, Pembangunan Industri, dan KEK.
“Untuk pembangunan KSN Danau Toba sebagai kawasan wisata,saya berharap kita semua satu komando, satu bahasa, jangan sampai kita tidakkompak,” tegas Erry.
Selain pembangunan badan otorita, menurut Erry fokus pentinglainnya adalah perbaikan ekosistem Kawasan Danau Toba. “Hari ini kondisiperairan Danau Toba sudah melebih ambang batas khususnya keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA),” ujar Erry.
Dia menjelaskan daya dukung sebesar 30 ribu ton pakan pertahun, berdasarkan penelelitian pada tahun 2012 sudah melampaui batas hinggamencapai 54 ribu. Diperkirakan pada 2014 mencapai 80 ribu ton. “Ini harus diperhatikan.Saya harap kabupaten tidak lagimengeluarkan izin dan dilakukan pengawasan ketat,” kata Erry.
Itu dibuktikan kembali dengan kematian lebih dari 1.800 tonikan di kawasan Haranggaol karena tidakteraturnya tata letak KJA, kepadatan yangtinggi dan penundaan panen. “Saya berharap 7 kabupaten kuatkan fungsipengawasan, jangan sampai terjadi lagi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Kepala Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional I Medan Paul AH Siahaan menjelaskan butuh biayasebesar Rp 5,11 triliyun untuk memenuhi kebutuhan penanganan jalan Nasional danjalan Daerah di wilayah KSN Danau Toba untuk kurun waktu 2017-2019. KKebutuhanitu belum termasuk rencana pembangunan Jalan Toll.
Dia memaparkan pengembangan jaringan jalan mendukungprioritas nasional KSN Danau Toba sebagai kawasan pariwisata diantaranyapembangunan jaringan jalan lingkar dalam dan luar kawasan danau toba. Langkahyang dilakukan adalah preservasi dan pelebaran jalan nasional di ruas-ruaslingkar luar danau toba, preservasi dan pelebaran jalan nasional lingkar dalamSamosir, pembangunan jembatan Tano Ponggol di ruas Pangururan-Tele danpengembangan jalan tol Tebingtinggi-Siantar, tol Siantar-Parapat dan jalan tolParapat-Sibolga.
Untuk program penanganan jalan dan jembatan untuk jalannasional dan pembangunan jalan di KSN Danau Toba membutuhkan dana Rp 3,367 triliyun secara multiyears yang terdiri ataspeningkatan/pelebaran jalan, pembangunan jalan Balige Bypass sepanjang 9 km,lingkar Samosir (Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu-Lagundi-Tomok-Ambarita)144,7 km, pembangunan jalan Silangit-Muara-Bakkara sepanjang 21 km danpebangunan jembatan Tanah Ponggol dan Aek Asahan.
Pihaknya juga mengusulkan program penanganan jalan kabupatenmendukung KSN Danau Toba yang membutuhkan dana Rp 1,744 triliyun yang kiranyadapat didanai oleh Provinsi dan kabupaten terkait. Siahaan menjelaskan untuk jalanlingkar luar danau toba sepanjang 360 km, saat ini kondisinya 92% jalan mantap,8% yang kebanyakan berada di Dairi kondisinya yang tidak mantap. Sedangkanuntuk jalan Lingkar dalam samosir akan menjadi bagian dari jalan nasional baru sepanjang145 km dimana pembangunannya dimulai tahun ini. “Tahun ini kita sudah lelangkanmultiyear selama 3 tahun, demikian juga pembangunan jalan tanah ponggol akandimulai pembangunan 2017 multiyear,” jelasnya. Untuk mendukung Kawasan StrategisNasional Danau Toba, pihaknya juga sedang mengusulkan pembangunan jalan tol ruasTebingtingi-Siantar dan ruas Siantar-Parapat.
Nantinya akses menuju Danau Toba akan dikembangkan menjaditiga jalur yakni Medan- Tebingtinggi-Parapat, jalur Rawasering yaitu TanjungMorawa-Saribudolok-tongging (98km) dan melalui Berastagi. “Untuk jalan tol ruasKualanamu-Tebingtinggi, saat ini 88% lahan sudah dibebaskan, ditargetkan padaakhir tahun 2017 selesai,” ujarnya. Dia menjelaskan bahwa kendala utama dalampembangunan infrastruktur jalan adalah masalahnya pembebasan lahan.
Menangapi itu, Luhut menegaskan agar jangan ragu untukmelakukan eksekusi, karena aturan pembebasan lahan untuk pembangunaninfrastruktur bagi masyarakat luas sudah jelas. “Sudah ada aturan, kita akanbackup, sepanjang untuk kebutuhan umum,” katanya. Dia menjelaskan sebagaimana aturan lahan akandiapraisal oleh tim independen, dengan tambah 30%, serta diberikan waktu untuk negosiasibeberapa waktu, kemudian uang bisa titipdi pengadilan. “Saya minta tolong bupati agar tau persis soal aturan , dan disosialisasikan.Karena ini berlaku universal, di seluruh dunia sudah ditetapkan. Kita akantegakkan aturan,” kata Luhut.
(Mtc)