Matatelinga.com, BadanPemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) memberikanopini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap kinerja keuangan yang bersumberdari APBD 2015 Pemkab Serdang Bedagai (Sergai).
Hal inidiketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan PemerintahDaerah (LKPD) Sergai Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diserahkan Ketua PerwakilanBPK Sumut Dra V. M. Ambar Wahyuni, MM.Ak kepada Bupati Ir. H. Soekirmandan Ketua DPRD H. Syahlan Siregar, ST bertempat di Kantor Perwakilan BPK Provsudi Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (6/6/2016).
Selain Sergai, kepalaDaerah lain yang turut menerima LHP LKPD pada kesempatan yang sama antaralain dari Kabupaten Karo, Batubara, Tapanuli Tengah dan Kabupaten Asahan.
Turuthadir pada kesempatan ini Inspektur Sergai Seprinal SE.Ak, Kadis PPKA H.Gustian SE.Ak, MM, Sekwan Drs. H. Suprin, MM dan Kabag Humas Dra. IndahDwi Kumala.
Usaimenerima LHP, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman melalui Kabag Humas Dra. Indah DwiKumala mengemukakan bahwa ada 3 hal yang menjadi pengecualian dari BPKPerwakilan Provsu, yakni permasalahan asset tetap, akumulasi penyusutan danbeban operasi. Permasalahan asset tetap yang muncul akibat masih terhambatnyakoordinasi Pemkab Sergai dengan Deli Serdang untuk mendapatkan daftar assetyang diserahkan kepada Pemkab Sergai.
Untukitu, Bupati sudah memerintahkan kepada SKPD terkait agar segera menindaklanjutirekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provsu khususnyapermasalahan yang berkaitan dengan asset daerah agar segera dibenahi, kataIndah Dwi Kumala.
KepalaBPK Perwakilan Provsu Ambar Wahyuni juga mengemukakan bahwa perubahan pelaporankeuangan pemerintah saat ini dari sistem laporan berbasis kas beralih menjadi pelaporan berbasis akrual kemungkinan menjadi salah satu kendala yangmempengaruhi pelaporan oleh Pemkab Sergai. Diharapkan kedepannya semuapermasalahan dan pengecualian dapat diminimalisir bahkan kita hilangkan, tutupIndah Dwi Kumala.
(Mtc)