Matatelinga.com, Gubenur Sumatera Utara IrH T Erry Nuradi, M.Si meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota memberiprioritas alokasi belanja modal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Halini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.
Hal itu disampaikan Gubsu melaluiSekretaris Daerah Provsu H Hasban Ritonga dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 di Polonia Hotel,Medan, Rabu (27/7/2016). Sosialisasi dihadiri Kepala Satuan Kerja PengelolaanKeuangan Daerah (SKPKD) dan Kepala Bidang Anggaran Kabupaten/Kota se SumateraUtara. Hadir sebagai pembicara Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. ReydonnyzarMoenek, M.Devt.M, Direktur Pendapatan DaerahDirektorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev dan AssistenAdministrasi Umum dan Aset H M Fitriyus Plt Kepala Biro Keuangan H AgusTripiono.
Dalam kesempatan itu, Gubsumeminta Pemerintah Kabupaten/kota memprioritaskan alokasi belanja modal padaAPBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana danprasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepadamasyarakat. “Belanja modal diperbesar agar manfaatnya dapat dirasakanmasyarakat lebih cepat,” demikian Gubsu.
Dalam Permendagri Nomor 31 tahun2016 disebutkan Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasibelanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada tahunanggatan 2016 Rp 248,38 triliun atau 22,97% dengan uraian untuk PemerintahProvinsi 58,47 triliun atau 19,87% dan untukPemerintah Kabupaten/kota Rp 189,92 triliun atau 24,42%.
Gubsu juga menyampaikan beberapahal yang penting lainnya diantaranya agar APBD diorientasikan kepada upayapemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif. Untuk itu perlu ditaatisetiap jadwal dan tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDtahun Anggaran 2017.
Dalam penyususnan APBD 2017, Pemkab/Pemkodiminta memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerahserta pedomani RKPD tahun 2017 dan prioritas pembangunan nasional dalam RKPtahun 2017 dalam penyusunan KUA dan PPAS.
Jaga dengan penuh integritassupaya anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-bbenar berjalansecara efektif dan efisien dengan menghindari kongkalikong penyusunan anggarah.Kita harus mengubah mindset menjadi money follow programme, bukan lagi moneyfollow function dan money follow organization.
Pastikan Peraturan Kepala Daerahmengenai pemberian hibah dan bantuan sosial telah disesuaikan dengan PeraturanPerundang-undangan terbaru. “Agar pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukansecara selektif dengan criteria yang jelas serta dibatasi,” ujarnya.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr.Drs. Reydonnyzar Moenek mengingatkan agar Pemda mengendalikan defisit anggaran.Dia mengatakan bangga dengan Sumut yang bisa kendalikan defisit anggaran padatahun anggaran 2015.
“Tolong kendalikan betul defisit anggaran,tolong yakinkan dewan proyeksi pendapatan. Jangan over espektasi dalam penyusunantarget pendapatan Prioritas belanja pada urusan wajib, baru bantuan keuangan,”katanya. Dia menygatakan bangga dengan Sumut yang bisa kendalikan defisitanggaran pada tahun anggaran 2015.
(Mtc)