Matatelinga.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mengadakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi aparatur pemerintahan Kabupaten Simalungun, bertempat di balei harungguan Djabanten Damanik, Pamatang Raya, Selasa (29/8/2016).Diklat tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Simalungun diwakili Asisten administrasi dan umum Drs Jon Suka Jaya Purba, yang ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolik kepada dua orang peserta.Menurut Kabag Organisasi dan Tatalaksana (Orta) Rony Rudianto Butarbutar SSTP MSi dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannnya Diklat Tekhnis SOP adalah untuk memberikan informasi-informasi pekerjaan dengan tepat, yang diharapkan menghasilkan suatu uraian pekerjaan yang jelas sehingga membuat para pegawai dapat memahami tugas-tugasnya dengan baik dan tidak mengalami hambatan.Dikatakan, diklat tersebut dilaksanakan selama dua hari terhitung sejak 29 s/d 30 Agustus 2016 yang dikuti oleh para PNS dari dinas, Badan, Bagian, Sekretariat DPRD, Satpol PP, RSUD, Admnistrator KEK Sei Mangke dan dari sekretariat KORPRI. Dengan nara sumber dari Biro Orta Provinsi Sumatera Utara.Bupati Simalungun dalam sambutannya tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi dan Umum Drs Jon Suka Jaya Purba mengatakan, dalam rencana kerja pemerintah, ukuran yang paling penting adalah pelayanan publik harus bertambah baik, produktifitas harus meningkat, pelayanan kepada masyarakat harus meningkat dan betul-betul terjadi peningkatan produktivitas pegawai.Untuk itulah dibutuhkan suatu standarisasi cara yang diperlukan pejabat publik/instansi pemerintah dalam meyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan serta dapat melindungi pegawai dari kemungkinan terjadinya penyimpangan prosedur pelaksanaan tugas.Kepada para peserta dan pimpinan SKPD, dalam sambutan tertulisnya itu Bupati meminta komitmenya mengikuti kegiatan ini dengan baik, agar dapat benar-benar memahami substansinya, sehingga pada akhirnya tercipta penyelenggaraan pemerintah yang professional, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik maupun inegritas pengabdian yang tinggi.Disamping itu, melalui kegiatan ini, peserta juga diharapkan mendapat pemahaman dan pengetahuan yang nantinya menjadi penduan dan pedoman dalam melaksanakan tugas lebih professional.(Mtc)