Matatelinga.com - Dinas Kesehatan diminta mengevaluasi provider Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang melanggar aturan. Selain itu, jangan lagi ada kasih pelayanan terhadap pasien yang mengantongi kartu BPJS.Peraturan peraturan provider BPJS itu antara lain belum adanya UKL/UPL atau Amdal. Pengelolaannya juga harus lebih profesional. Karena masih dijumpai pembagian kartu BPJS yang pilih kasih."Kami mohon agar Pemko Medan dapat segera memberikan perhatian serius mengenai ini. Dinas Kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Medan yang membutuhkan," kata Adlin Tambunan saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar dalam pembahasan paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan TA 2016, Rabu (19/10/2016).Keberadaan RSU Pirngadi, sebut Adlin, kian hari tidak mampu menopang sebagai badan pelayanan umum. Karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlihat pilih kasih, khususnya pelayanan kepada pasien BPJS. "Tentunya ini karena kurang profesional dan kurang cepat penanganan yang diberikan petugas kesehatan, jadinya pasien terlantar. Penanganan pasien yang cepat hanya untuk mereka yang berduit saja. Semuanya harus mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama," sebutnya.Selain itu, kata Adlin, masalah lampu jalan juga masih belum bisa teratasi. "Banyak lampu penerangan jalan yang tidak terawat, bahkan mati sama sekali terutama di daerah pinggiran. Sehingga menciptakan suasana tidak aman dan nyaman di malam hari," bilangnya.(Mtc)