Matatelinga.com - Rencana pengadaan laptop dan tablet bagi anggota DPRD Medan sebesar Rp1 miliar, dinilai tidak memiliki sensitifitas sosial. Pengadaan laptop dan tablet justru dinilai mengada-ngada dan tidak memiliki urgensi. Permintaan ini pun dinilai hanya untuk kepentingan pribadi berkedok kepentingan masyarakat.Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut Padian Adi mengatakan rencana pengadaan berdalih bahwa fasilitas laptop dan tablet diusulkan untuk mendukung kinerja menampung aspirasi warga. Sangat tidak logis, alasan yang diungkapkan sekterariat dan beberapa anggota DPRD, penyedian laptop dan tablet sangat mendesak direalisasikan.“DPRD Medan sedang melakukan pembohongan publik. Seolah ingin mengenyampingkan keberadaan pegawai yang membantu mendokumentasikan aktivitas dan hasil kerja anggota DPRD, sekretariat DPRD Medan ‘sedang berusaha’ membodohi rakyat,” ucap Padian.Menurutnya DPRD Medan tidak peka terhadap derita yang dialami warga Medan. Di saat masyarakat sedang menderita dengan pelayanan publik dan kondisi infrastruktur yang buruk, DPRD Medan menyandera Pemko Medan untuk memenuhi permintaan laptop dan tablet baru.“Sangat tidak masuk akal, kondisi komputer yang lama di DPRD Medan masih baik dan layak pakai harus diganti dengan laptop baru dengar harga yang mahal,” ungkapnya.Ditambahkan Padian, DPRD Medan idealnya hadir ke masyarakat untuk meraih simpati dengan meringankan penderitaan rakyat, bukan malah sebaliknya mengkhianati amanah rakyat meminta fasilitas pribadi tetapi berdalih untuk kepentingan rakyat.“DPRD Medan seharusnya berada di garda terdepan mengkritisi kinerja Pemko Medan yang buruk dan mendesak pelayanan publik berpihak kepada rakyat. Ibarat kata bijak, kalau tak bisa berbuat apa-apa apalagi membantu, pinomat jangan membebani dan menambah penderitaan”,” pungkasnya.Selain alasan kebutuhan laptop dan tablet yang dinilai mengada-ngada dan tidak memiliki urgensi, tambah Padian, ditinjau dari segi anggaran juga sangat tidak masuk akal sebesar Rp1 milyar dengan rincian 34 laptop, 5 Tablet dan beberapa komputer, patut diduga terjadi mark-up dan menyalahi spesifikasi kebutuhan.“DPRD Medan disinyalir meminta fasilitas laptop dan tablet bukan untuk menunjang kebutuhan, tetapi hanya ‘gaya-gayaan’ mengikuti tren brand tertentu jika dikaji dari anggaran sebesar 1 milyar,” urainya.Di sisi lain, Pemko Medan tidak seharusnya memenuhi permintaan DPRD Medan untuk memberikan fasilitas Laptop dan Tablet, apalagi DPRD Medan baru saja mendapatkan fasilitas mobil dinas baru. Tentu akan lebih baik anggaran yang ada bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih dirasakan warga Medan.