Matatelinga.com - Anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anton Purba membeberkan pelanggaran Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam pengadaan sewa menyewa 294 unit mobil dinas operasional senilai Rp 21 miliar yang bersumber dari Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2013 di PT Bank Sumut.Dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Achmad Sayuti itu, Anton menjelaskan bahwa pada tahun 2014, dirinya bersama 14 anggota OJK lain yang melakukan pemeriksaan laporan tahunan PT Bank Sumut. Anton melanjutkan, dalam pemeriksaan itu, ia mempertanyakan soal mekanisme penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses pelelangan dan penetapan pemenang lelang.Sesuai SOP, sambung Anton, seharusnya di dalam HPS hanya ada harga sewa menyewa mobil. Namun dalam HPS itu, ada tercantum biaya STNK dan Pph (Pajak Penghasilan). "Temuan kami permasalahannya di HPS, SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) diterbitkan sebelum penandatangan kontrak dan kemudian dilakukan pembayaran kepada pemenang lelang," tandas Anton di Ruang Cakra VII Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (1/12/2016).Menurut Anton, karena mobil sudah masuk, maka pembayaran harus dilakukan. Di dalam poin temuan OJK, juga disebutkan bahwa Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran menyetujui jangka waktu kontrak selama 3 tahun sesuai usulan Ketua Panitia Pengadaan, Jefri Sitindaon. Padahal seharusnya jangka waktu kontrak selama 1 tahun.Anton bersaksi untuk terdakwa Muhammad Yahya selaku mantan Direktur Operasional (Dirops) PT Bank Sumut dan M Jefri Sitindaon selaku mantan Asisten III Divisi Umum PT Bank Sumut sekaligus Ketua Panitia Pengadaan.(Mtc/D)