MATATELINGA, Simalungun: Pasca demo di ke DPRD Sumut dan Pemprovsu, guru honor Simalungun menyatakan tetap solid dan komitmen memperjuangkan haknya. Guru yang bergabung dalam Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) dipecat sepihak oleh Pemkab Simalungun sejak Juli 2016 lalu."Kami tetap solid dalam garis perjuangan menuntut apa yang menjadi hak kami. Kami tidak berhenti sebelum hak yang seharusnya kami dapatkan diberikan. Apa yang terjadi saat ini adalah pembodohan dalam dunia pendidikan di Simalungun," kata Ganda Armando Silalahi Ketua FGHS, Sabtu (29/4/2017).Lanjutnya lagi, pungli yang terjadi merupakan tindakan yang semakin memperburuk citra dunia pendidikan secara khusus di Simalungun. Apa yang disuarakan ke DPRDSU dan Gubernur Sumatera Utara Rabu (26/4/2017) lalu di Medan adalah kenyataan yang terjadi di lapangan. "Kami punya alasan kuat mengapa unjuk rasa ke Medan. Itu karena kami sudah diterlantarkan oleh Pemkab Simalungun yang dipimpim JR Saragih," tukasnya. Sejumlah anggota DPRD Sumut juga turut angkat bicara atas kasus yang menimpa 700-an guru ini. Richard Sidabutar, anggota DPRD Sumut daerah pemilihan Siantar-Simalungun misalnya mengatakan tuntutan dari guru honorer Simalungun sangatlah tepat. Karena itu menurutnya perlu dukungan dan solusi tepat untuk para guru."Apalagi mengenai hak-hak normatif berupa gaji honor agar dibayarkan. Sebab itu adalah hak para guru yang sudah di atur dalam surat keputusan dan aturan pemerintah," katanya lewat pesan tertulis. Ricard juga berpesan kepada pihak terkait agar lebih baik untuk tidak mengulangi kejadian serupa di hari mendatang. Sudah seharusnya pemerintah membuat peraturan soal penggajian tenaga honorer dimaksud.(Mtc/tim)