MATATELINGA, Tobasa: Pengelolaan keuangan Kabupaten Toba Samosir untuk pertama kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Selama kurang lebih 18 tahun sejak berdirinya Kabupaten Toba Samosir pada tahun 1999, baru pertama kali Tobasa mendapat opini WTP atas laporan keuangan dari BPK RI. Hal ini mengundang reaksi yang beragam dari masyarakat. Sebagian masyarakat mengapresiasi kinerja bupati dan sebagian lagi meragukan pencapaian WTP. Masyarakat merasa jika WTP bisa diperoleh dengan cara-cara yang tidak etis. Hal ini dikemukakan masyarakat terkait tertangkapnya beberapa auditor BPK oleh KPK. Namun hal ini dibantah oleh Pemerintah kabupaten Toba Samosir. Darwin Siagian mengatakan jika perolehan WTP merupakan proses yang lama. "Setiap tahunnya BPK melakukan pemeriksaan. Setiap pemeriksaan mendapatkan rekomendasi yang harus diperbaiki untuk mendapatkan WTP. Jadi rekomendasi beberapa tahun sebelumnya Pemerintah kabupaten Tobasa menanggapi serius dan cepat merespon rekomendasi tersebut. Jadi WTP merupakan penilaian yang berkesinambungan dari tahun ketahun" ungkap Darwin Siagian. Ir. Darwin Siagian mengatakan jika mempertahankan WTP merupakan hal yang tersulit dibanding dengan memperoleh WTP. Dihadapan para wartawan, Ir. Darwin Siagian mengatakan jika pengelolaan keuangan Tobasa belum sempurnah. "Bukan berarti keuangan Tobasa sudah sempurnah, tetapi kita berkomitment untuk memberikan yang terbaik untuk Tobasa terkait laporan keuangan" ungkap beliau. (Mtc/Pintor)