MATATELINGA, Batubara: Penggunaan dana desa selayaknya diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Hanya saja, kadang hal itu dikesampingkan. Informasi dihimpun wartawan, dalam pelaksanaan LHP BPK TA 2016 yang melaksanakan kegiatan audit tanggungan beban penggunaan anggaran dana desa, lebih lagi dana desa Batubara terkesan memperpanjang waktu dalam penyampaian realisasi penggunaan anggaran ppini publik. Sehingga celah tenggat waktu yang begitu lama membuka peluang Negosiasi terkait Opini Publik WTP/WDP rentan terjadi. Menurut keterangan Bid BPMD, Oberlin Sit terkait laporan SPJ dan Realisasi penyelenggaraan penggunaan, berdasarkan tugas dan fungsi mereka hanya sebagai pembina. "Kalau masalah audit dan evaluasi anggaran itu semua dari pihak inspektorat, ke sana muaranya, kalau mereka nilai Clear, ya kami mau bilang apa, di sana semua itu, pak," ungkapnya Ketika dihubungi melalui via phone (12/6/2017). Selanjutnya dikonfirmasi Kepala Inspektorat Kabuapten Batubara, Rusian Heri terkait laporan SPJ dana desa, tidak dapat dihubungi melalui. Sementara laporan penggunaan dana desa diduga masih bermasalah. Sebab dari pemberkasan, verifikasi, hingga validasi akurasi data pengajuan berkas dalam progres penggunaan dana desa sering terlihat berubah-ubah. Namun kegiatan berlanjut tanpa ada monitoring, evaluasi dan audit yang terakuntable, terintregasi dan transfaransi dalam pengelolaan, penggunaan dan penyaluran keuangan desa atau dana desa. (Mtc/Khas)