MATATELINGA, Medan: Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara akhirnya mengeluarkan rekomendasi sekaitan dengan persoalan surat miskin palsu dua siswa SMAN I Medan. Surat rekomendasi ini juga diserahkan ke pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Sumut, Dinas Pendidikan Medan dan Deli Serdang pada Senin (21/8/2017).Adapun isi rekomendasi itu, yakni : mengeluarkan dua orang siswa yang menggunakan surat miskin palsu tersebut dari SMA Negeri 1 Medan dengan catatan bahwa Dinas Pendidikan harus memfasilitasi mereka untuk diterima pada sekolah lain seperti sekolah swasta. Serta memberikan rekomendasi kepada Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh perangkat pemerintahan dalam penerbitan surat miskin palsu tersebut."Ini merupakan pelanggaran serius sehingga kita minta harus diproses agar ini bisa dibenahi. Saran kami sudah jelas mengenai apa yang harus dilakukan terkait persoalan ini," ujar Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Senin (21/8/2017).Menanggap rekomendasi ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan Kabid Pembinaan SMA Disdik Sumut, Hamidah Pasaribu mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memproses pemindahan dua orang siswa yang menggunakan surat miskin palsu untuk diterima di SMA Negeri 1 Medan. "Kita akan fasilitasi dua siswa tersebut untuk pindah ke sekolah swasta," katanya.Dia juga menjelaskan, saran atau rekomendasi dari Ombudsman tersebut merupakan sebuah koreksi bagi dinas pendidikan dalam menerapkan aturan terkait penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara online di Sumatera Utara. "Ini demi perbaikan sistem pendidikan di Sumatera Utara. Karena yang seperti ini tidak boleh terulang kembali," ujarnya. (Mtc/fae)